Penulis: Adishta Librata Wijayanto
Kajian ini bertujuan untuk melihat perkembangan pasar surat utang Indonesia dan peran kerja sama ASEAN+3 berupa Asian Bond Market Initiative (ABMI) selama 20 tahun terakhir. Program pengembangan ABMI telah mencakup aspek-aspek penting dalam pasar obligasi, yaitu dukungan aspek penawaran, permintaan, regulasi dan infrastruktur, serta bantuan teknis dan tim koordinasi. Dari sisi pengembangan regulasi dan infrastruktur pasar keuangan, program asistensi ABMI cukup relevan untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan standarisasi internasional. Namun demikian, hal ini sangat susah dijustifikasi secara kuantitatif besaran dampaknya, mengingat banyak faktor perbaikan regulasi dan infrastruktur di luar program ABMI, yang juga dikembangkan Indonesia. Oleh karena itu, hal yang paling relevan untuk mengukur peran ABMI dalam perkembangan pasar Indonesia adalah melalui dukungan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) dalam mempromosikan obligasi perusahaan swasta Indonesia. Pada kajian ini, diketahui bahwa besaran dukungan CGIF masih kecil dan terbatas dalam 12 tahun masa operasinya. Penerbitan surat utang perusahaan swasta Indonesia yang mendapat dukungan penjaminan dan investasi oleh CGIF hanya 14 instrumen dengan 12 instrumen yang terbit dalam mata uang rupiah di Indonesia, sementara 2 instrumen lainnya terbit dalam dolar Singapura pada pasar modal Singapura. Selain itu, dari segi nilai juga sangat kecil dibandingkan dengan total obligasi swasta yang terbit di Indonesia. Dalam 20 tahun terakhir, penerbitan obligasi swasta di Indonesia juga tidak banyak berkembang dan berkisar di bawah 3% PDB. Sebaliknya penerbitan dan kapitalisasi obligasi pemerintah jauh mendominasi pasar obligasi Indonesia dengan 28% PDB dan menarik banyak investor asing, serta memiliki likuiditas yang baik.
File Terkait:
File 1
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.