Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, penanganan krisis finansial seringkali kurang berhasil karena tidak memiliki payung hukum yang kuat. Belum adanya regulasi yang memadai untuk menjadi acuan bagi pemerintah atau otoritas di sektor keuangan dalam mengambil langkah-langkah penanganan krisis, membuat Indonesia mengalami kekosongan hukum dalam mengelola krisis keuangan bila terjadi krisis hari ini. Suatu negara harusnya memiliki undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) atau ...

Konsep harga karbon dapat didefinisikan dalam lima cara yang berbeda dan jumlah yang bervariasi. Dalam beberapa kasus, terdapat harga negatif berupa penghematan energi dapat menguntungkan. Biaya marjinal meningkat dengan tingkat pengurangan. Untuk pengurangan emisi 20%, banyak model tiba di biaya kurang dari € 100 / tCO2 di Eropa. IPCC melaporkan bahwa nilai dari $ 5 sampai $ 80 / tCO2 eq pada tahun 2030 (US $, tahun 2000) akan memungkinkan untuk sampai pada konsentrasi CO2 di atmosfer ...

Tulisan ini melaksanakan dua bentuk analisa. Analisa pertama mencoba membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di tahun 2015 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah di tahun 2014. Pada tahap berikutnya, angka pertumbuhan tersebut digunakan untuk memproyeksikan perkiraan pengeluaran pemerintah di akhir tahun 2015, apakah mencapai target atau tidak. Untuk pembanding, analisa yang serupa juga diterapkan pada penerimaan pemerintah. Hasil analisa ...

Pemerintah Indonesia gagal mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014. Rendahnya produktivitas usaha pembibitan sapi diyakini sebagai kendala utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan produktivitas usaha pembibitan sapi serta kebijakan fiskal untuk mendukung strategi terse but. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yang didukung dengan analisis SWOT sebagai alat bantu. Hasil ana/isis menunjukkan bahwa...

Salah satu sumber PNBP adalah Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan BLU memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan, selama 7 tahun terakhir mampu meningkat sampai sekitar 10 kali lipat pada tahun 2014. Pada tahun 2007 pendapatan BLU adalah sebesar Rp2,1 triliun, dan mampu mencatat sebesar Rp29,7 triliun pada tahun 2014. Peningkatan BLU ini mengindikasikan adanya potensi yang signifikan dari pengelolaan BLU. Namun demikian, pada dasarnya pembentukan BLU bukan mengutamakan sebagai ...

Dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan terkait dengan besaran target penerimaan perpajakan, dibutuhkan suatu model proyeksi penerimaan perpajakan yang mampu menghasilkan angka proyeksi baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kondisi perekonomian. Untuk itu, dilakukan suatu kegiatan penelitian dengan judul Pengembangan Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan dengan Pendekatan Data Mikro. Dalam hal ini, pengembangan model hanya terbatas untuk pengembangan model penerimaan pajak, ...

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pupuk sebagai salah satu faktor input untuk produksi pangan. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui tata kelola administrasi negara dan korporasi, yaitu melalui penugasan kepada BUMN sebagai pelaksana subsidi pupuk. Dengan demikian, subsidi pupuk diberikan secara tidak langsung, berupa belanja subsidi dalam APBN yang dibayarkan sebagai kompensasi kepada BUMN pelaksana subsidi pupuk atas ...

Sebagai salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan faktor energi, dimana energi merupakan salah satu input yang penting dalam proses produksi. Dalam skala mikro maupun makro, kebutuhan akan energi jelas akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Crude oil atau minyak mentah memiliki peranan yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Harga dari minyak mentah di pasar internasional akan menjadi salah ...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) kebijakan perindustrian dalam mendukung aktivitas GVC, dan 2) kebijakan perindustrian dalam mengatur pemberian fasilitas fiskal yang mendukung aktivitas GVC. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan perindustrian yang terkait dengan dengan aktivitas GVC diatur dalam UU 3/2014 dan PP 14/2015. Kebijakan ...

Untuk mempercepat  pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,  Pemerintahan baru  “Jokowi”, berhasil mereformasi Kebijakan Fiskal  dengan meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur secara signifikan di awal tahun 2015.  Sumber penambahan alokasi belanja ini  adalah penghematan sebesar Rp211.3 trilyun pada APBN-P 2015 dengan melakukan penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak)  dan tarif dasar listrik . Namun demikian bila dikaji berdasarkan...