Setiap  tahun,  pemerintah  menyusun  dan  mengajukan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban konstitusi, yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat  (3)  UUD  1945  Amendemen  keempat  ...

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ialah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal. BKF didukung unit eselon II yang merupakan miniatur Eselon I di Kementrian Keuangan khususnya yang terkait dengan kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN. Untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan fiskal diperlukan bantuan alat analisis pemodelan ekonomi. Selama lima tahun terakhir, alat analisis dalam bentuk model ekonomi telah Bertumbuh cukup pesat...

  Perkembangan ekonomi dunia beberapa tahun terakhir diwarnai dengan berbagai gejolak seperti lonjakan porsi utang pemerintah dibeberapa negara di Eropa yang berdampak pada pengetatan likuiditas pemerintah yang menurut beberapa pihak berpotensi menurunkan kegiatan ekonomi dikawasan tersebut, serta gejolak harga minyak dunia yang tidak terlepas dari memanasnya situasi politik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut akan berdampak pada terjadinya penurunan permintaan masyarakat serta ...

l. Latar Belakang1.1 Pembentukan ASEAN - Japan Comprehensive Economic partneship  lde Pembentukan ASEAN - Japan CEP (AJCEP) pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dalam pidato resminya pada kunjungannya ke lima Negara ASEAN pada bulan Januari tahun 2002. Dalam kesempatan tersebut PM Koizumi mengemukakan pemikirannya tentang pentingnya CEP bagi "platform" untuk memperkuat kemitraan ekonomi di kawasan. (Asean Jalin CEP dengan Jepang,Media ...

Disusun Oleh :Agunan P. Samosir Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat pemekaran daerah untuk peningkatan kemandirian daerah. Daerah hasil pemekaran diharapkan dapat menjalankan roda perekonomian, kegiatan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Harapan dari penyelenggaraan dan pembangunan semua aspek tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan pada ...

Disusun Oleh :Tim Peneliti PKAPBN Isu pemekaran daerah telah bergema sejak tahun 2000. Elite daerah dan pusat berbondong-bondong mengusulkan daerahnya untuk dimekarkan. Berbagai tujuan dari pemekaran tersebut diwarnai dengan kepentingan kekuasaan dan anggaran. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, memberikan layanan publik yaitu pendidikan dan kesehatan dan peningkatan infrastruktur menjadi tujuan utama pemekaran daerah. Namun, persiapan yang mendadak ...

Disusun Oleh :Sri Lestari Rahayu Tujuan pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih luas lagi tujuan pembentukan DOB diharapkan membawa kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan dan kemudahan memperoleh dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK dan DBH. Namun kebanyakan daerah yang akan mengusulkan pemekaran masih belum memiliki persiapan dan arah ...

Disusun Oleh :Rita Helbra Tenrini Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal. Penilaian atas urgensi pemekaran wilayah harusnya didasarkan pada variabel pelayanan publik. Daerah otonom yang baru dalam kenyataannya lambat dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri terhadap 57 daerah ...

PENGENAAN PPh FINAL UNTUK WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU, SEBUAH KONSEP KESEDERHANAAN PENGENAAN PPh UNTUK MENINGKATKAN VOLUNTARY TAX COMPLIANCE   Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, ...

Roadmap Industri Otomotif             Industri otomotif telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun dan telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengembangan inndustri kendaraan bermotor perlu untuk terus dilakukan karena industri kendaraan bermotor memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya dan juga memiliki potensi pasar dalam negeri yang cukup besar. Dalam rangka ...