Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sistem jaminan sosial yang menjamin jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan kedua Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan hak menyeluruh setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan ...

 Pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memiliki hubungan yang cukup erat baik dalam kaitannya dengan kepemilikan atas saham BUMN tersebut maupun kaitannya dengan kegiatan usaha operasional BUMN. Dalam kaitannya dengan usaha, selama ini dalam menjalankan kewajiban pelayanan umum atau public service (PSO), Pemerintah mengikutsertakan peran dari beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Keikutsertaan ini didukung oleh UU No. 19 Tahun 2003, di mana dalam UU tersebut dinyatakan bahwa ...

Perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi Asia tahun 1998-1999 terus mengalami perbaikan dan penguatan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, angka pengangguran dan kemiskinan yang terus menurun, kondisi moneter yang terjaga, dan kesehatan fiskal yang terus membaik. Hal-hal tersebut pada akhirnya telah memberikan persepsi yang baik bagi investor, dan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi paling menarik di dunia. Salah ...

Setiap  tahun,  pemerintah  menyusun  dan  mengajukan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban konstitusi, yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat  (3)  UUD  1945  Amendemen  keempat  ...

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ialah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal. BKF didukung unit eselon II yang merupakan miniatur Eselon I di Kementrian Keuangan khususnya yang terkait dengan kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN. Untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan fiskal diperlukan bantuan alat analisis pemodelan ekonomi. Selama lima tahun terakhir, alat analisis dalam bentuk model ekonomi telah Bertumbuh cukup pesat...

  Perkembangan ekonomi dunia beberapa tahun terakhir diwarnai dengan berbagai gejolak seperti lonjakan porsi utang pemerintah dibeberapa negara di Eropa yang berdampak pada pengetatan likuiditas pemerintah yang menurut beberapa pihak berpotensi menurunkan kegiatan ekonomi dikawasan tersebut, serta gejolak harga minyak dunia yang tidak terlepas dari memanasnya situasi politik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut akan berdampak pada terjadinya penurunan permintaan masyarakat serta ...

l. Latar Belakang1.1 Pembentukan ASEAN - Japan Comprehensive Economic partneship  lde Pembentukan ASEAN - Japan CEP (AJCEP) pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dalam pidato resminya pada kunjungannya ke lima Negara ASEAN pada bulan Januari tahun 2002. Dalam kesempatan tersebut PM Koizumi mengemukakan pemikirannya tentang pentingnya CEP bagi "platform" untuk memperkuat kemitraan ekonomi di kawasan. (Asean Jalin CEP dengan Jepang,Media ...

Disusun Oleh :Agunan P. Samosir Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat pemekaran daerah untuk peningkatan kemandirian daerah. Daerah hasil pemekaran diharapkan dapat menjalankan roda perekonomian, kegiatan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Harapan dari penyelenggaraan dan pembangunan semua aspek tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan pada ...

Disusun Oleh :Tim Peneliti PKAPBN Isu pemekaran daerah telah bergema sejak tahun 2000. Elite daerah dan pusat berbondong-bondong mengusulkan daerahnya untuk dimekarkan. Berbagai tujuan dari pemekaran tersebut diwarnai dengan kepentingan kekuasaan dan anggaran. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, memberikan layanan publik yaitu pendidikan dan kesehatan dan peningkatan infrastruktur menjadi tujuan utama pemekaran daerah. Namun, persiapan yang mendadak ...

Disusun Oleh :Sri Lestari Rahayu Tujuan pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih luas lagi tujuan pembentukan DOB diharapkan membawa kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan dan kemudahan memperoleh dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK dan DBH. Namun kebanyakan daerah yang akan mengusulkan pemekaran masih belum memiliki persiapan dan arah ...