Penulis: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
Kesadaran akan ketidakseimbangan yang terjadi pada proses pembangunan yang telah dilalui telah menjadi stimulus perubahan paradigma para pemimpin dunia tentang bagaimana pembangunan yang ideal semestinya diarahkan. Bersama-sama forum utama dunia lainnya, para pemimpin ekonomi dunia di forum APEC berkeinginan berada di barisan terdepan menjadi motor perubahan paradigma tersebut. Dengan menggenggam 54% PDB, 44% perdagangan, dan 40% populasi dunia, 21 ekonomi utama kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam forum APEC berupaya merumuskan strategi pembangunan di kawasan Asia Pasifik ke arah pembangunan yang seimbang dan berkualitas. Seimbang dan berkualitas yang dimaksud adalah pembangunan inovatif kreatif yang dapat memacu penciptaan lapangan kerja baru, yang dapat mendistribusikan ‘kue’ hasil pembangunan ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dengan tetap mempertahankan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup sebagai warisan bagi generasi mendatang.
Agenda pertemuan APEC 2011 di Amerika Serikat tidak lain merupakan kelanjutan dari pertemuan APEC 2010 di Jepang. Tema pokok “new strategy for jobs and growth” yang diusung Amerika Serikat selaku tuan rumah APEC 2011 merupakan kesinambungan dari strategi baru pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati dan akan didorong bersama oleh para ekonomi APEC, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi APEC Leaders tahun 2010 di Yokohama, Jepang. Dalam deklarasi para kepala negara atau pimpinan ekonomi anggota APEC tersebut, telah dirumuskan strategi baru pertumbuhan ekonomi yang
meliputi : (1) green or sustainable growth; (2) inclusive growth; and (3) knowledge-based growth.
File Terkait:
Kontribusi Industri Jasa Dan Perdagangan Jasa Lintas Batas Bagi Rumusan Strategi Baru Pertumbuhan Ekonomi (68 KB) (PDF)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.