Penulis: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
Strategi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti empat jalur strategi yang terdiri atas strategi pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment. Strategi kedua pro-poor difokuskan pada program untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Pemerintah Indonesia sebagaimana ekonomi-ekonomi anggota APEC lainnya di kawasan Asia Pasifik masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam upayanya mengurangi kemiskinan, dan salah satu alternatif upaya yang dapat ditempuh dalam sektor keuangan adalah melalui program financial inclusion. Melalui program financial inclusion, pemerintah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan akses golongan berpendapatan rendah dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap lembaga keuangan. Berbagai terobosan inovatif perlu dilakukan guna menciptakan saluran-saluran baru akses keuangan dari sumber lain selain sumber keuangan tradisional yang ada. Mengingat makin terbatasnya sumber keuangan negara, terobosan tersebut perlu dicari dari sumber-sumber keuangan swasta atau non-pemerintah.
File Terkait:
Financial Inclusion, Golongan Berpendapatan Rendah, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (132 KB) (PDF)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.