Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pengembangan Model Proyeksi Volume BBM Bersubsidi
Berdasarkan Konsumen Pengguna dan Wilayah
Seiring dengan upaya pengendalian bahan bakar minyak bersubisidi, nformasi tentang besarnya kebutuhan BBM bersubsidi menurut jenis konsumen target (sektoral) dan wilayah (Provinsi) untuk beberapa tahun mendatang sangat diperlukan. Di samping itu, pengendalian volume konsumsi BBM bisa dilakukan dengan menjaga gap harga antara BBM subsidi (premium, solar dan minyak tanah ) dengan BBM non subsidi yakni pertamax, solar industri dan minyak tanah industri. Gap yang terlalu besar antara harga BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi akan mendorong konsumsi BBM subsidi secara berlebihan, baik karena penggunaan yang tidak efisien (pemborosan), perpindahan dari yang menggunakan BBM Non subsidi maupun karena penyelundupan dan penyelewengan BBM bersubsidi ke luar negeri atau ke sektor industri (pengguna yang bukan menjadi target subsidi BBM).
Di samping hal tersebut di atas, oleh karena peningkatan subsidi BBM tahun 2011 dan tahun 2012 juga disebabkan oleh diperhitungkannya konsumsi LPG 3 Kg dalam besaran subsidi BBM, maka sangat penting untuk menelaah sensitivitas permintaan LPG 3 kg terhadap harga LPG 12 Kg. Gap harga LPG 3 Kg dengan harga LPG 12 Kg yang terlalu besar akan mendorong konsumen pengguna LPG 12 Kg pindah ke LPG 3 Kg. Akibatnya subsidi untuk energi makin besar dan menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis sensitivitas harga LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg agar bisa dilakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi LPG 3 Kg.
File Terkait:
Ringkasan Eksekutif (99 KB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.