Penulis: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Analisis Manfaat-Biaya Sistem Silvikultur Intensif (SILIN);Studi Kasus PT SBK
1. Pendahuluan
Tingkat deforestasi dan degradasi hutan Indonesia sampai saat ini temasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki hutan tropis, baik dilihat dari besaran dan tingkat pengurangan hutan. Data tahun dari Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan dari tahun 1990-2005, luas hutan Indonesia (total forest cover) menyusut dari lebih dari 116 juta hektar menjadi kurang dari 90 juta hektar pada tahun 2005. Besarnya pengurangan ini berarti terdapat tingkat pengurangan hutan sebesar 24,1 persen.
Deforestasi dan degradasi hutan berdampak negatif baik dilihat dari skala lokal maupun global. Secara global, deforestasi berkontribusi sekitar 18-20 persen terhadap pemanasan global yang terjadi saat ini. Dalam tingkat lokal, deforestasi dan degrasi menyebabkan rusaknya ekosistem hutan dan berbagai flora dan faunanya. Selain itu, perusakan hutan juga menghilangkan fungsi hutan sebagai penjaga kesuburan tanah, erosi, dan penyerap karbon.
Di Indonesia, deforestasi dan degrasi secara umum disebabkan oleh perubahan fungsi hutan menjadi area yang dimanfaatkan oleh kegiatan manusia, seperti perumahan, perkebunan, penebangan hutan. Selain karena pemanfaatan lahan, kebakaran hutan menjadi penyebab deforestasi dan degrasi. Secara hukum, penyebab pengurangan dan perusakan hutan dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama, pemanfaatan hutan secara legal baik sebagai perumahan, perkebunan dan pertanian, atau pemanfaatan hasil hutan. Kedua, pemanfaatan hasil hutan secara ilegal seperti dalam kasus pembalakan liar (illegal logging). Pada kasus pembalakan, upaya untuk menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi dan pembalakan liar dapat ditempuh dengan menggunakan jalur hukum. Peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang kehutanan merupakan dasar untuk menurunkan atau mencegah usaha-usaha pembalakan liar.
File Terkait:
Laporan Akhir SILIN Ekonomi (PDF) (1.06MB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.