Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
Disusun Oleh :
Tim Peneliti PKAPBN
Isu pemekaran daerah telah bergema sejak tahun 2000. Elite daerah dan pusat berbondong-bondong mengusulkan daerahnya untuk dimekarkan. Berbagai tujuan dari pemekaran tersebut diwarnai dengan kepentingan kekuasaan dan anggaran. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, memberikan layanan publik yaitu pendidikan dan kesehatan dan peningkatan infrastruktur menjadi tujuan utama pemekaran daerah. Namun, persiapan yang mendadak dan belum semua aspek yang dipersyaratkan dapat dipenuhi menyebabkan tujuan pemekaran daerah banyak yang belum berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini terlihat dari perjalanan daerah otonom baru (DOB) setelah sekian tahun banyak DOB tidak mampu mengimbangi daerah induk pemekaran atau daerah lainnya yang tidak mekar baik dari peningkatan layanan publik maupun peningkatan infrastrukturnya.
File Terkait:
Selayang Pandang APS (114 KB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.