Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Disusun Oleh :
Rita Helbra Tenrini

Pemerintah mengakui pemekaran daerah tidak terkendali, fenomena pemekaran daerah belakangan ini sangat massive dilakukan. Sepanjang 54 tahun (1945- 1999) hanya terdapat 319 daerah, akan tetapi dalam sepuluh tahun desentralisasi (1999-2009) sudah terdapat tambahan 205 daerah otonom baru (DOB). UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pemicu terjadinya fenomena pemekaran daerah tersebut. Sejak tahun 1999 – 2009 (selama 10 tahun) telah terbentuk DOB sebanyak 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota, sehingga total terjadi penambahan 205 DOB. Usulan pemekaran daerah hendaknya merupakan aspirasi masyarakat yang ingin membentuk DO sendiri dan diharapkan DOB dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat menurut prakarsa sendiri. Adapun alasan dilakukannya pemekaran daerah adalah:

• Timpangnya pemerataan dan keadilan;
• Kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien;
• Perbedaan civil society yang berkembang di masyarakat;
• Iming – iming insentif fiskal; dan
• Status kekuasaan.

File Terkait:
Mengapa Harus Mekar (107 KB)