Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Perkembangan Ekonomi Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 21 November 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003, Provinsi Bangka Belitung melakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung (Babel) selama triwulan I tahun 2013 berdasarkan lapangan usaha mencapai 6,1 persen, naik sebesar 0,4 persen dari tahun 2012 (yoy) dan naik sebesar 0,3 persen dari laju pertumbuhan di triwulan 1 tahun 2012. Sampai dengan bulan November 2013, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Babel mencapai 4,7 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan yang naik sebesar 0,2 persen dari triwulan 1 tahun 2012 menjadi 7 persen di triwulan 1 2013. Sektor jasa-jasa yang mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen dari triwulan 1 tahun 2012 menjadi 7,8 persen di triwulan 1 tahun 2013.. Berdasarkan struktur PDB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi memberikan kontribusi dominan kepada PDRB. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 0,2 persen dari triwulan IV 2012 menjadi menjadi 5,6 persen di triwulan 1 2013. Investasi meningkat sebesar 0,2 persen dari triwulan IV 2012 menjadi 5,2 persen di triwulan 1 2013. Adanya kenaikan investasi dipengaruhi oleh adanya investasi dari 12 PMA dan 1 PMDN. . Net ekspor juga mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar 2 persen di triwulan 1 2013.
Tingkat inflasi di provinsi Babel pada triwulan 1 2013 adalah sebesar 8,8 persen lebih tinggi daripada inflasi nasional yang sebesar 5,9 persen. . Kelompok pengeluaran yang mengakibatkan inflasi di bulan Maret 2013 adalah kelompok bahan makanan sebesar 10,23 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas sebesar 5,46 persen; kelompok makanan jadi,minuman,rokok dan tembakau
sebesar 1,02 persen serta kelompok kesehatan 0,04 persen. Pada bulan November 2013, terjadi deflasi sebesar 0,88 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Babel selama tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan dari 72,56 di tahun 2010 menjadi 73,85. Selama periode tersebut IPM provinsi Babel di atas IPM Nasional. Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Belitung memiliki IPM tertinggi daerah lainnya. Hal ini dimungkinkan mengingat kedua daerah ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa, sementara daerah lain merupakan daerah pemekaran.
Laju pertumbuhan penduduk di provinsi Babel mengalami peningkatan sebesar 2 persen dibandingkan tahun 2012 menjadi 1.298.168 di triwulan 1 tahun 2013. Salah satu faktor penyebab adalah meningkatnya migrasi. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 mencatat 76.000 penduduk atau 6,9 persen penduduk merupakan recent migran dan yang terbanyak ada di kota Pangkal Pinang yang merupakan pusat aktivitas ekonomi di provinsi Babel.
Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) provinsi Babel mengalami peningkatan sebesar 2 persen dibandingkan tahun 2011 menjadi 65.67 di tahun 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yang berarti dari 5.63 di tahun 2010 menjadi 3.49 di tahun 2012. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di provinsi ini selama tiga tahun terakhir yang antara lain khususnya di sektor perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan.
File Terkait:
Laporan Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Triwulan II TA 2013 Provinsi Bangka Belitung (102 KB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.