Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Perkembangan ekonomi Sulawesi Tenggara menunjukkan pertumbuhan tinggi di awal tahun 2013 pada level 9,72% (yoy). Namun, angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2012 yang sebesar 10,10% (yoy). Dibandingkan dengan nasional, pertumbuhan ekonomi Sultra melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,02%, meski pangsa sumbangan Sultra masih relative kecil yaitu sebesar 0,54%.
Pada sisi penggunaan, sama dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan tinggi ekonomi Sulawesi Tenggara kembali ditopang oleh pertumbuhan tinggi pada konsumsi rumah tangga dan diikuti oleh investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga ditopang oleh adanya kenaikan upah minimum provinsi sebesar 10%.Selain itu, meningkatnya penapatan masyarakat dari sektor pertambangan juga turut mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, peningkatan investasi ditopang oleh investasi pada sektor pertambangan, industri pengolahan dan bangunan. Kemudian, sama dengan triwulan sebelumnya, ekspor pada periode laporan juga mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yang disebabkan oleh larangan ekspor barang komoditas tambang ore sejak Mei 2012. Selanjutnya, kondisi penurunan pertumbuhan juga terjadi pada komponen impor, yang disebabkan oleh tidak
terdapatnya aktivitas impor luar negeri pada periode laporan, yang berbeda dengan kondisi pada periode tahun sebelumnya masih terdapat aktivitas impor luar negeri. Perlambatan pada ekspor dan impor juga mendorong terjadinya perlambatan ekonomi Sulawesi Tenggara dibandingkan dengan periode triwulan I-2012
File Terkait:
Analisis Ekonomi Dan Keuangan Daerah Sulawesi Tenggara (PDF) (218KB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.