Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Pendahuluan
Wacana terpenting dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan ke-2 adalah pilkada untuk memilih Gubernur baru yang dilaksanakan Mei 2013. Cagub/Cawagub terdiri atas incumbent yakni Gubernur Bibit Waluyo berpasangan dengan Sudijono Sastroatmodjo, Hadi Prabowo-Don Murdono dan Ganjar Pranowoo bergandengan dengan Heru Sudjatmoko. Perhelatan akbar itu dimenangkan oleh pasangan Ganjar-Heru yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Gubernur Bibit Waluyo yang bergandengan dengan Rustrinigsih sebagai Wakil Gubernur yang menang pada pencalonan periode sebelumnya didukung oleh PDIP. Namun Gubernur Bibit pada Pilkada 2013 harus mengaku kalah, kendatipun telah didukung partai-parta besar di Jawa Tengah yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah tetap dikuasi oleh “partai merah” PDIP.
Selama kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo mempunyai jargon “Bali nDesa Mbangun nDesa” terdapat beberapa penghargaan dari pemerintah pusat khususnya dalam bidang tata kelola. Pada tahun 2011, Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kembali meraih penghargaan juara umum nasional Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara. Provinsi Jawa Tengah ini meraih sebanyak 29 penghargaan meliputi pembina, pelopor, pengguna teknologi kreatif dan pelayanan. Pencapaian ini mengungguli Provinsi Jatim dengan 24 penghargaan dan Provinsi Jawa Barat dengan 20 penghargaan.1 Kemudian pada tahun tahun 2012 oleh Kementerian PAN dan RB memberikan penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) kepada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai terbaik pertama dan kedua dalam bidang pelayanan publik.2 Namun dari hasil Survei Indonesia Governance Index (IGI) 2012 yang dikeluarkan oleh Kemitraan pada Mei 2013, Provinsi Jawa Tengah hanya menduduki peringkat ke -163, sementara, peringkat 1 dan 2 ditempati oleh Provinsi DIY dan Jawa Timur. Dengan tiga contoh penghargaan itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja Provinsi Jawa Tengah menurut kaca mata pemerintah pusat sangat baik, namun menurut lembaga pemeringkat independen masih jauh di bawah Propinsi di Jawa. Ini menandakan bahwa gubernur terpilih masih mempunyai pekerjaan rumah yang banyak, sehingga harus tetap bekerja keras untuk
File Terkait:
Laporan Triwulanan II Tahun 2013 Provinsi Jawa Tengah (pdf) 450 Kb
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.