Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
1. Perkembangan Ekonomi
Dalam 3 tahun terakhir ini perekonomian Kalimantan Barat berkembang lebih lambat dibandingkan perekonomian nasional. Data publikasi BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2012 realisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat hanya sebesar 5,39% jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang besarnya mencapai 6,2%. Hal yang sama terjadi pada Triwulan I 2013, dimana ekonomi Kalimantan Barat hanya tumbuh sebesar 5,79% juga jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,02%.
Terdapat dua sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terbesar menurut harga berlaku pada triwulan I-2013 yaitu sektor pertanian sebesar 1,81% dan sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 1,03%. Peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian yang cukup tinggi pada triwulan I-2013 merupakan refleksi dari puncak musim panen tanaman padi. Secara rinci kenaikan sektor pertanian didukung oleh pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan sebesar 39,17%. Subsektor lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 4,19% untuk subsektor peternakan, minus 2,48% untuk subsektor perikanan, minus 2,45% untuk subsektor perkebunan, dan minus 1,84% untuk subsektor kehutanan.
Pertumbuhan sektor pertanian yang relatif besar tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tetap tingginya peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kalimantan Barat. Dimana hingga Triwulan I 2013 struktur ekonomi Kalimantan Barat masih didominasi oleh sektor pertanian dengan besaran 26,50%, diikuti sektor perdagangan-hotel-restoran 22,38% dan sektor industri pengolahan 16,53%. Dari sisi penggunaan, sumber utama pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga (52,60%), konsumsi pemerintah (13,34%), investasi (26,78%), ekspor (24,72%) dan impor (21,83%).
File Terkait:
Analisa Ekonomi dan Fiskal Provinsi Kalimantan Barat Semester 1 2013 (pdf) 179KB
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.