Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Sektor Triwulan I-2013
Pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kalteng beberapa kuartal terakhir cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan 2 tahun 2013 adalah sebesar 7,51 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalteng masih cukup tinggi di tengah melambatnya perekonomian nasional dan global. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan 1 yang sebesar 6,44 persen saja. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian di tengah melambatnya perekonomian global. Sektor keuangan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua. Kemudian diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi. Sektor angkutan dan komunikasi perkembangannya mengikuti sektor pertambangan dan penggalian yang memerlukan jasa angkutan dari area pertambangan ke pelabuhan ekspor. Oleh karena itu sektor ini nampak seiring dengan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian.
Namun, kontribusi sumber pertumbuhan tertinggi padatriwulan II 2013 adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 1,50 persen, diikuti oleh sektor pertambangan dan sektor pertanian. Hal ini menunjukkan perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan ini utamanya didorong oleh sektor perdagangan, pertambangan dan penggalian serta pertanian. Jadi perekonomian Kalteng masih didominasi oleh sektor ekstraktif dan perdagangan. Ini menunjukkan masih belum maju suatu kawasan. Karena sektor sekunder belum berperan sama sekali. Jadi dalam tahapan pembangunan, Provinsi ini masih pada tahap awal pembangunan suatu kawasan.
File Terkait:
Analisa Ekonomi & Fiskal Propinsi Kalimantan Tengah Triwulan 2 2013 (PDF) (1,3 MB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.