Analisis Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Maluku dan Maluku Utara

Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

I. ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI MALUKU DAN MALUKU UTARA

Perkembangan indikator harga, Pendapatan dan Konsumsi. Di Provinsi Maluku Utara tingkat inflasi dipresentasikan oleh Kota Ternate sebesar 0,22% dan IHK sebesar 136,68% sedangkan nasional mengalami inflasi sebesar 1,3% dengan IHK 140,3%. Laju inflasi di Kota Ternate sampai Juni 2013 sebesar 1,32% dan inflasi y o y (Juni 2013 terhadap Juni 2012) sebesar 2,93%. Untuk laju inflasi tahun kalender Nasional sebesar 3,35% dan inflasi y o y sebesar 5,90%. Kinerja perekonomian di Maluku Utara digambarkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan I _ 2013 sebesar 0,55%. Ini lebih lambat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mencapai 0,94% (q to q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (y on y). PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan I- 2013 terjadi peningkatan sebesar 6,03%. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan yang paling tinggi 11,22% sedangkan Pertambangan dan Penggalian merupakan sector yang mengalami pertumbuhan paling rendah disusul sektpr Keuangan, Persewaan dan Jasa masing-masing 0,35% dan 0,68%. Faktor penggerak utama perekonomian pada triwulan I adalah persiapan pemilihan kepala daerah dan event pariwisata.

Koefisien Gini sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Data yang diperoleh Gini Rasio Maluku Utara tahun 2011 sebesar 0,3284%. Angka ini lebih baik dibandingkan gini rasio Nasional 0,400. Walaupun masih dalam kategori tingkat ketimpangan rendah dibawah 0,4% namun perlu dicermati bahwa koefisien gini tersebut terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 0,3195%.

Secara umum trend IPM di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2007 – 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dengan capaian yang masih relative rendah bila dibandingkan dengan nasional. Pertumbuhan IPM yang positif setiap tahunnya meskipun kenaikan belum signifikan perekonomian provinsi ini nampaknya berhasil memperpendek jalur kendali manajemen dan focus yang lebih baik yang memungkinkan pengelolaan pembangunan khususnya yang berorientasi pada pembangunan manusia lebih terkelola dengan baik bila dibandingkan dengan nasional status pembangunan manusia masih berada pada tingkat relative rendah. Sedangkan pada persebaran penduduk antara kab/kota yang masih timpang. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan tantangan tersendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

File Terkait:
Analisis Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Maluku dan Maluku Utara (PDF) (254 KB)