Kajian Efektifitas Penugasan Public Service Obligation (PSO) Kepada Bumn Sektor Energi: Implementasi Performance-Based Regulatory (PBR) Pada PT PLN (Persero)

Penulis: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Kata Pengantar

Beban subsidi listrik yang besar dan terus berfluktuasi tiap tahunnya sangat mengganggu kesinambungan  fiskal dalam hal ini terkait besarnya perbedaan antara penganggaran dan realisasi beban subsidi listrik. Selain fluktuasi yang demikian volatile, besaran nilai subsidi juga menjadi concern Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Jumlah subsidi yang terus membengkak memicu berbagai pertanyaan baik mengenai efisiensi dalam tubuh PT PLN, kondisi industri ketenagalistrikan, kebijakan Pemerintah terkait energi primer, serta ketepatan pemberian subsidi listrik kepada pihak yang membutuhkan.

Menteri Keuangan melihat permasalahan subsidi tersebut sebagai faktor risiko yang besar terhadap kesinambungan fiskal, sehingga memutuskan pada tahun 2012 untuk melakukan studi dilakukan oleh konsultan independen dengan reputasi internasional, dalam hal ini yang terpilih adalah Mckinsey. Konsultan independen terpilih, melaporkan hasil kajiannya baik kepada PT PLN dan juga kepada Menteri Keuangan. Hasil kajian tersebut digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menyusun SLA antara Pemerintah dengan PT PLN untuk kewajiban layanan umum dalam rangka penyediaan tenaga listrik.

Dengan adanya SLA tersebut diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PSO penyediaan listrik, serta mampu meningkatkan akurasi penganggaran subsidi listrik pada APBN. SLA antara Pemerintah dan PT PLN sendiri telah ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2013 di hadapan Bapak Wakil Presiden RI dan berisi dua belas isu utama SLA yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

File Terkait:
Laporan Akhir TIM SLA - Subsidi 2013 (696 KB)