Penulis: Cornelius Tjahjaprijadi, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Oleh : Cornelius Tjahjaprijadi1
Indonesia adalah produsen minyak sawit yang penting di dunia. Berbagi produksi dengan Malaysia, Indonesia menjadi eksportir minyak sawit terbesar ke tiga negara penting, yaitu India, China, dan Uni Eropa. Adanya perubahan harga minyak sawit internasional dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan harga minyak sawit internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang, dengan menggunakan model CGE Agefis. Parameter yang digunakan dalam model ini diambil dari GTAP dan menggunakan data IO tahun 2008 dan SAM 2008. Di satu sisi, dampak perubahan harga minyak sawit internasional sebesar 8,26 persen dalam jangka pendek menyebabkan kenaikan seluruh komponen dalam PDB. Sedangkan di sisi lain, dalam jangka panjang kenaikan harga tersebut menyebabkan kenaikan konsumsi dan impor, sementara ekspor turun, dan PDB tidak berubah. Artikel ini juga membahas mengenai sensitivity model terhadap 3 parameter yang digunakan dalam model, yaitu Armington elasticity, primary input substitution elasticity, dan export elasticity. Dalam sensitivity analysis, tiap simulasi disusun dari kombinasi perubahan 3 parameter yang digunakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang dapat menyebabkan perubahan pada variabel-variabel yang digunakan dalam model. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada besaran pertumbuhannya, namun juga pada arah pertumbuhannya sehingga berbeda dengan baseline-nya.
1Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
File Terkait:
Kajian Dampak Kenaikan Harga Minyak Sawit (64 KB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.