Penulis: Novijan Janis, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
Oleh: Novijan Janis1
Krisis ekonomi yang melanda negara-negara ASEAN pada tahun 1997 menyebabkan terhentinya pembangunan infrastruktur. Bahkan kemampuan untuk, memelihara dan merawat infrastruktur yang sudah ada pun semakin menurun. Hal ini terjadi karena proporsi belanja pemerintah untuk infrastruktur baik untuk membangun infrastruktur baru maupun untuk memelihara infrastruktur yang ada dikurangi. Selanjutnya pengurangan anggaran dimaksud dialokasikan kepada upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperbaiki indikator ekonomi makro secara keseluruhan, mencegah pelarian modal, mengurangi hutang luar negeri dan hal-hal lainnya. Pada akhirnya krisis dimaksud berdampak pada terganggunya mobilitas ekonomi dan meningkatnya biaya sosial yang cukup besar bagi masyarakat ASEAN karena kondisi infrastruktur yang buruk.
1Kepala Subbidang Risiko Ekonomi Keuangan dan Sosial pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF dan merangkap sebagai Peneliti Muda BKF
File Terkait:
AIF - Inisiatif Pembiayaan Infrastruktur ASEAN (539 KB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.