Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya

Penulis: Hidayat Amir, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Dalam satu dekade terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan yang sangat besar, menjadi hampir empat kali lipatnya. Total Belanja Negara yang pada tahun 2004 hanya sebesar Rp427,2 triliun meningkat menjadi Rp1.639,4 triliun pada tahun 2013. Dalam dokumen Rancangan APBN Perubahan 2014, angka belanja ini kembali meningkat menjadi Rp1.849,5 triliun. Total belanja pemerintah ini memberikan kontribusi antara 16,2% - 19,9% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. 

Untuk mendanai Belanja Negara tersebut, pemerintah memerlukan sumber-sumber pendapatan negara baik berupa penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak. Dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi penerimaan perpajakan jauh lebih banyak dibanding kontribusi penerimaan bukan pajak. Jika dilihat dari rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) mencapai sekitar 12%. Bandingkan nilai ini dengan rasio belanja terhadap PDB (16,2% - 19,9%). Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, nilai tax ratio Indonesia masih relatif kecil. Menurut data Bank Dunia1 pada tahun 2012, tax ratio untuk Malaysia 16.1%, Thailand 16.5%, dan Singapore 14,5%.

Ada yang berpendapat bahwa tax ratio Indonesia sebetulnya relatif tinggi jika dihitung dengan definisi yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh penerimaan perpajakan, penerimaan dari bagi hasil dan royalty sumber daya alam, dan juga pajak daerah. Nilai tax ratio dalam arti luas ini mencapai: 14,4% (2010), 15,3% (2011), dan 15,4% (2012).2 Pendekatan ini yang digunakan dalam pendekatan OECD model.

File Terkait:
Pajak Potensi dan Pengumpulannya (286 KB)