Intervensi Pemerintah Atas Subsidi Bbm dan Komitmennya Dalam Kerjasama Forum G20 Sampai Masa Presidensi Rusia 2013

Penulis: Enrico David Tarigan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Keputusan kebijakan dalam sebuah sistem demokrasi tidak dilakukan oleh satu badan atau segelintir elit ekonomi yang dominan, melainkan dengan melibatkan multiplicity of participants dalam sebuah pemerintahan. Dengan asumsi ini, banyak negara mencoba mengadopsi nilai-nilai universal tertentu dalam proses pemerintahan agar dipandang sebagai 'pemerintahan yang baik'. Nilai-nilai universal tersebut diantaranya adalah: “Partisipasi” – mendorong masyarakat luas untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan; “Konsensus” berorientasi kepada pencapaian keputusan berdasarkan kesepakatan bersama; “Transparan” - bersikap terbuka terhadap aturan/pengawasan dari semua pihak dalam proses pengambilan keputusan;  “Responsif” - mendengarkan dan menanggapi kebutuhan warganya , “Efektif dan efisien” - menyediakan pelayanan dasar; serta “Adil  dan inklusif”  - kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara (Powley & Anderlini , 2004). Dengan nilai-nilai tersebut, pemerintah yang ‘baik’ akan mencoba untuk menempatkan posisinya dalam setiap aspek pembangunan. Meskipun begitu, seperti pernyataan Adam Smith, “pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi eksternal serta melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan potensi penindasan, namun tidak ada alternatif pilihan bagi sebuah kebijakan yang sempurna tanpa mengorbankan kebijakan lainnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan setiap instrumen intervensi kebijakan dari berbagai aspek sekaligus memutuskan sebuah kebijakan yang tidak bias di tengah masyarakatnya.

File Terkait:
Intervensi Pemerintah Atas Subsidi Bbm dan Komitmennya Dalam Kerjasama Forum G20 Sampai Masa Presidensi Rusia 2013 (498 KB)