Printed Book
Menggali potensi penerimaan negara di tengah lesunya ekonomi global
Buku ini ditulis sebagai usaha dari para peneliti Badan Kebijakan Fiskal untuk menggali potensi-potensi penerimaan negara. Elemen-elemen penerimaan negara diperiksa dengan teliti untuk mendalami peluang dan tantangan yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya upaya pengumpulan pajak yang menjadi fokus, kebijakan pemberian insentif fiskal serta upaya penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan juga dibedah dengan pisau analisis. Berbagai terobosan kebijakan khususnya terkait pajak atas kegiatan e-commerce serta cukai terhadap BBM dan produk plastik juga ditawarkan sebagai alternatif solusi. Tidak ketinggalan pula analisis tentang kontribusi dari sektor ekstraktif dan pengelolaan lingkungan terhadap penerimaan negara. Dengan respons kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan daya saing pada gilirannya akan meningkat.
Daftar Isi:
KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Tax Amnesty: Belajar Dari Pengalaman
Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia
Mendorong Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Melalui Insentif Fiskal Yang Tepat
PPN dan Daya Saing Industri Tepung Terigu Nasional
Analisis Dampak Pemeriksaan untuk Mengurangi Tingkat Penggelapan Pajak di Sektor Real Estat
KEBIJAKAN FISKAL UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN CUKAI
Peran Strategis Cukai Bagi Penerimaan Negara
Analisis Potensi Dan Kelayakan Pengenaan Cukai Atas BBM
Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Botol Plastik
Kebijakan Fiskal Untuk Mendorong Industri Daur Ulang Sampah Plastik
KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK
Potensi Pendapatan Negara Dari Kegiatan Perdagangan Karbon
Pentingnya Pemanfaatan Tekknologi Baru Dalam Eksplorasi dan Ekstraksi Minyak dan Gas Bumi
Kebijakan Fiskal Dan tantangan Ke Depan Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia
DISCLAIMER
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.
Tidak tersedia versi lain