Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Shock (baik yang bersumber dari internal maupun eksternal) dapat menyebabkan fluktuasi atau volatilitas dalam perekonomian yang dalam jangka panjang, fluktuasi tersebut akan membentuk suatu siklus bisnis (business cycle) berupa naik-turunnya perekonomian yang sangat mungkin akan terulang kembali di masa datang.
Kesalahan mengantisipasi shock/tekanan dapat menyebabkan ketidaktepatan kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang diambil pada saat yang kurang tepat dapat menyebabkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan ekonomi atau bahkan menyebabkan resesi. Dalam rangka mengetahui kapan waktu yang tepat mengeluarkan kebijakan fiskal sebagai respon terhadap kondisi perekonomian tentulah sulit dilakukan mengingat kondisi perekonomian ke depan sulit diprediksi. Bahkan indikator ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dipublikasikan terlambat dari periode waktu datanya.
Akibat dari sulitnya memprediksi perekonomian ke depan, maka diperlukan alat deteksi dini yang akurat, antisipatif, komprehensif, fleksibel, dan kiwari (up to date) oleh pemerintah (khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF)) dalam rangka perencanaan dan formulasi kebijakan di bidang ekonomi. Deteksi dini tersebut dapat dilakukan melalui perkiraan (forecast) kondisi perekonomian mendatang melalui indikator-indikator yang berpotensi menentukan naik/turunnya kondisi perekonomian.
Peramalan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode, antara lain dengan menggunakan peralatan macroeconometric model dan time series analysis, serta business cycle analysis. Saat ini BKF sudah mempunyai dan mengembangkan model ekonometrika untuk memprediksi PDB, tetapi belum mempunyai model yang memadai untuk memprediksi PDB dengan analisis siklus bisnis.
File Terkait:
Laporan Update LEI 2014 (1.7 MB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.