Penulis: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Tujuan dari studi isu-isu dasar ini adalah untuk mendukung Pusat Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan dalam rangka identifikasi isu-isu yang mendukung penyusunan kebijakan rendah karbon yang efektif di Indonesia. Lingkup studi adalah untuk mereview pengaturan fiskal eksisting terkait dengan transportasi komuter berbasis rel di wilayah Jabodetabek dan untuk menguraikan isu-isu dan opsi-opsi dalam rangka reformasi bidang ekonomi yang memungkinkan di masa depan.
Laporan studi ini difokuskan pada identifikasi dan pengkajian kebijakan fiskal eksisting yang terkait dengan pengurangan emisi melalui peningkatan penggunaan transportasi darat berbasis rel di Indonesia, dengan penekanan di wilayah Jabodetabek. Dari situ kemudian dikembangkan ke arah uraian isu-isu dan opsi-opsi yang memungkinkan untuk inisiasi kebijakan ekonomi yang dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan dan institusi yang lain untuk mendukung peningkatan penggunaan keretaapi yang efisien di wilayah Jabodetabek yang dalam jangka menengah berpotensi untuk dikembangkan secara lebih luas di kota-kota lain di Indonesia. Laporan ini adalah berdasarkan isu-isu yang ditujukan untuk mereview prospek untuk mempromosikan peningkatan penggunaan kereta komuter yang efisien di Jabodetabek.
Kebijakan ekonomi untuk mempromosikan layanan kereta komuter tidak dapat dikembangkan secara terpisah. Karena pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) akan tergantung dari perubahan peran antar moda (dari moda transportasi lain ke moda keretaapi), maka strategi yang sukses akan membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan transportasi keretaapi sambil pada waktu yang sama mengurangi penggunaan moda transportasi yang lain (yang polusinya lebih tinggi). Kedua kebijakan tersebut harus saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.
File Terkait:
Commuter rail Study - Indonesian (1.830 KB)
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.