Penulis:
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembaruan teknologi dan inovasi merupakan komponen kunci untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghindarkan diri dari jebakan Middle Income Trap. Dalam hal ini, kehadiran Foreign Direct Investment dapat dimanfaatkan sebagai salah satu saluran bagi industri dalam negeri untuk dapat mempelajari dan menerapkan teknologi baru dari luar melalui proses alih teknologi.
Namun perlu dicatat bahwa proses alih teknologi tidak akan terjadi dengan sendirinya. Harus disadari pula bahwa tidak ada pelaku usaha asing yang secara sukarela membagikan teknologinya kepada pengusaha domestik, yang notabene merupakan pesaing potensialnya. Berangkat dari hal tersebut, maka inisiatif untuk mempelajari teknologi dari luar harus diambil oleh pelaku industri dalam negeri. Disamping itu, pemerintah turut pula berperan serta sebagai katalisator yang berupaya untuk mempercepat proses alih teknologi tersebut. Telaahan kami menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini sudah cukup aktif untuk menjalankan peran tersebut, baik melalui pengaturan dalam Undang-undang yang mengharuskan investor asing untuk meningkatkan kapasitas pekerja lokal, pemberian insentif perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, hingga memasukkan kerja sama terkait alih teknologi dalam kerja sama internasional di berbagai tataran, baik bilateral maupun regional.
Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dalam memfasilitasi proses alih teknologi. Melalui perbandingan dengan negara lain, kami mendapatkan banyak kebijakan dan langkah yang dapat dijadikan referensi bagi Indonesia, yang dapat diterapkan guna mempercepat proses alih teknologi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara tercinta.
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.