Analisis Tata Kelola Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama (Mutual) Pasca Berlakunya UU No. 40 Tahun 2014: Kasus AJB Bumiputera 1912

Penulis: Lokot Zein Nasution, Peneliti Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian akhirnya telah disahkan, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Perbedaan paling signifikan antara undang-undang baru dengan yang lama adalah peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya adalah pengaturan terhadap tata kelola asuransi berbentuk badan usaha bersama (mutual.

Asuransi berbentuk mutual memang sudah lama menjadi polemik dalam perumusan regulasi industri perasuransian. Hal ini tak terlepas dari perdebatan antara pihak yang pro terhadap likuidasi dan demutualisasi AJB Bumiputera dan pihak yang berpendapat tetap mempertahankan AJB Bumiputera. Berangkat dari perdebatan mengenai usaha berbentuk mutual dan ketentuan yang tertuang dalam pasal dan ayat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, maka kajian ini berusaha mencari format terbaik tata kelola AJB Bumiputera sebagai bagian dalam merancang regulasi badan usaha bersama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

File Terkait:
Analisis Tata Kelola Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama (Mutual) Pasca Berlakunya UU No. 40 Tahun 2014: Kasus AJB Bumiputera 1912 (121 KB)