Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal seringkali dianggap sebagai ultimate goal dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, misalnya dari bauran kebijakan fiskal, moneter dan sistem keuangan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan pengurangan angka kemiskinan, penurunan kesenjangan pendapatan apabila benefit dari pertumbuhan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh level pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran.
Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah Indonesia senantiasa menempuh kebijakan ekspansif dengan tujuan duntuk menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan menempatkan anggaran sebagai motor penggerak perekonomian, Pemerintah mengalokasikan belanja-belanja yang dianggap tidak hanya mendorong pertumbuhan, namun juga ditujukan untuk menciptakan efek multiplier yang dapat mempengaruhi kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan pengangguran. Masih terdapat potensi bagi Pemerintah Indonesia melalui kebijakan fiskal di sisi belanja untuk lebih mengoptimalkan dampak kebijakan fiskal dimaksud terhadap pertumbuhan ekonomi maupun efek multiplier lainnya.
Untuk mengetahui dampak dari belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya, dapat digunakan Social Accounting Matrix (SAM) atau Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Secara umum, SAM merupakan representasi dari perhitungan makro dari sebuah sistem sosio-ekonomi yang dapat menjelaskan transaksi dan transfer dari para pelaku perekonomian Pemerintah, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi/perusahaan dan masyarakat luar negeri). Keunggulan utama metode SAM adalah kemampuannya untuk menunjukkan interkoneksi diantara pelaku ekonomi secara eksplisit serta kemampuannya untuk menggambarkan keseluruhan aktivitas ekonomi di dalam sistem (konsumsi, produksi, distribusi dan akumulasi).
Analisis SAM dalam kajian Spending Review ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai dampak belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya, mengidentifikasi sektor-sektor kunci yang signifikan dipengaruhi oleh belanja Pemerintah, serta harapannya dapat menjadi input dalam perumusan rekomendasi kebijakan alokasi belanja yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta menurunkan pengangguran.
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara desk study dan pengumpulan data sekunder dari BKF dan BPS. Kajian ini memaparkan analisis historis dampak belanja pemerintah sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dari tahun 2013 sampai 2016 serta simulasi dampak belanja-belanja sektor tersebut di tahun 2017 hingga 2019. Kajian ini membatasi pada belanja Pemerintah yang dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L). Pengkategorian belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dalam kajian ini didasarkan pada nature masing-masing Kementerian.
Dari tabel SNSE 2015 dapat diperoleh informasi mengenai besaran angka dua jenis pengganda (multiplier), yaitu pengganda neraca dan pengganda transfer untuk menghitung besarnya dampak ekonomi dari setiap jenis belanja tidak sama. Pengganda neraca adalah pengganda total setelah proses stimulasi berjalan lengkap, sedangkan pengganda transfer adalah pengganda ketika proses stimulasi hanya terjadi diantara sesama sektor dalam satu neraca. Berikut adalah besaran pengganda output perekonomian menurut jenis pengganda neraca dan pengganda transfer yang dihitung berdasarkan Tabel SNSE 2015.
Angka pengganda belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap pembentukan output agregrat sebesar 3,14. Meskipun kontribusi pembentukan output aggregat menyebar ke seluruh sektor produksi, namun sektor yang menikmati dampak terbesar adalah bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan. Dampak belanja infrastruktur pada gilirannya berkontribusi dalam menciptakan pendapatan pekerja (factor labor) dan balas jasa untuk barang modal (capital). Angka pengganda belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dalam menciptakan pendapatan faktor adalah sebesar 1,67.
Jika memperhatikan distribusi dampak tenaga kerja antar kegiatan produksi, maka kontribusi penciptaan kesempatan kerja menyebar ke semua sektor produksi barang dan jasa. Kontribusi belanja (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan) menciptakan kesempatan kerja yang paling besar adalah pada sektor pendidikan, jika dibandingkan dengan penambahan kesempatan kerja di sektor lainnya. Penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar juga terjadi pada sektor Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian Tanaman Lainnya, dan Perdagangan.
Dengan kata lain, kontribusi belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selama periode tahun observasi dalam kajian ini, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dengan adanya belanja di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya stimulus Pemerintah melalui belanja di ketiga sektor tersebut, maka tingkat pengangguran terbuka dapat berkurang sekitar 4,01 persen.
Hal yang perlu menjadi catatan dalam kajian ini adalah kajian ini hanya mengukur dampak yang bersifat jangka pendek dari adanya belanja K/L di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sebagai gambaran, dampak dari belanja infrastruktur yang diukur dalam kajian ini hanya mencakup dampak yang timbul pada fase konstruksi atau dengan kata lain belum memasukkan dampak ketika infrastruktur sudah memasuki masa pemakaian atau operasional. Sebagaimana diketahui bahwa penyediaan atau penambahan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi usaha, menambah kapasitas produksi (perluasan kapasitas produksi), menciptakan kapasitas produksi baru, memperluas akses ke pasar produk dan pasar bahan baku, serta memperluas akses masayarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, dampak yang diukur dari belanja pendidikan dan kesehatan pun hanya mencakup dampak yang bersifat jangka pendek, yaitu dampak akibat adanya interaksi permintaan-penawaran selama proses pembelajaran atau pelayanan kesehatan. Dalam kajian ini tidak diukur dampak jangka panjang yang dihasilkan dari belanja pendidikan dan kesehatan, misalnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang pada akhirnya dapat menjadi sumber peningkatan keterampilan, keahlian dan inovasi teknologi.
File Terkait:
ExSumSpendingReview.pdf
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.