Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Berbagai program bantuan sosial (bansos) telah diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Sejak reformasi, transformasi serta perbaikan mekanisme program-program tersebut juga telah dilakukan. Selama empat tahun terakhir, pemerintah memfokuskan empat program utama bansos, yaitu bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), bansos pangan, dan bantuan iuran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam perkembangannya, cakupan kepesertaan dari program bansos juga semakin meluas untuk hampir semua program. Perluasan cakupan kepesertaan diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran yang cukup sginfikan. Sebagai contoh, cakupan PKH meningkat dari 2,3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tahun 2013 menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018. Alokasi anggaran pun meningkat dari Rp3,42 triliun di tahun 2013 menjadi Rp17,3 triliun di tahun 2018. Namun demikian, peningkatan cakupan kepesertaan dan alokasi anggaran belum mampu berkontribusi optimal pada penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan. Dalam periode 2015-2018, laju penurunan kemiskinan menunjukkan tren perlambatan, meskipun angka kemiskinan pada Maret 2018 telah mencapai single digit yaitu 9,82%. Selain itu, angka tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yaitu 7%-8% di 2019. Selain sebagai instrumen menurunkan angka kemiskinan, pemberian bansos bagi masyarakat miskin dan rentan juga diharapkan dapat berkontribusi pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik selama 2014-2019, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia.
File Terkait:
Ringkasan Eksekutif
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.