Strategi PARB

Penyusunan strategi PARB ditujukan untuk menghasilkan solusi dan inovasi skema keuangan yang mampu memberikan alternatif pembiayaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan bencana. Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pembiayaan untuk bencana dengan dampak yang besar, cenderung terbatas pada saat terjadi bencana. Setiap tahunnya, Pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan bencana sebesar Rp3,1 triliun (USD214 juta). Sementara kerugian akibat bencana alam besar, seperti gempa dan tsunami Aceh di tahun 2004 mencapai Rp51,4 triliun (USD3,5 miliar), sehingga membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk pemulihan seperti kondisi sebelum bencana. Kesenjangan pembiayaan tersebut yang menyebabkan Indonesia terpapar risiko fiskal yang tinggi akibat bencana alam. Oleh karena itu, alternatif pembiayaan dengan melibatkan sumber pembiayaan di luar APBN, diantaranya asuransi, diperlukan agar Indonesia dapat memiliki ketahanan atas bencana. Selain itu, Pemerintah juga bermaksud memperkuat ketahanan industri dan masyarakat Indonesia terhadap risiko bencana alam.

Penyusunan Strategi PARB melalui serangkaian proses diskusi dan konsultasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait yang berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan lembaga internasional. Agenda-agenda utama yang didiskusikan mencakup:

1. Penelahaan model, dasar hukum, dan juga tantangan dari skema pembiayaan yang selama ini digunakan oleh Pemerintah;
2. Identifikasi berbagai bencana yang pernah terjadi, lokasi kejadian, kerugiannya, dan skenario yang akan terjadi apabila Indonesia kembali mengalami kejadian bencana besar di masa mendatang;
3. Penentuan prioritas pihak dan objek yang perlu dilindungi oleh Pemerintah, serta pelibatan pemangku kepentingan secara optimal dalam pembiayaan risiko bencana.

Terdapat beberapa prinsip mendasar yang perlu diperhatikan dalam membangun strategi pembiayaan risiko bencana ini. Pertama, pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, terencana, tepat waktu dan sasaran, berkelanjutan, yang dikelola dengan transparan untuk melindungi keuangan negara. Ketepatan waktu dan besaran dana menjadi sangat krusial ketika terjadi bencana, kecepatan penyaluran dana menjadi penting. Kedua, Pemerintah harus dapat mengelola pembiayaan bencana untuk beragam program seperti kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, pembagian (layering) bencana sesuai dengan frekuensi dan besaran dampaknya, akan membantu Pemerintah untuk mengambil kebijakan pembiayaan yang tepat bagi masing-masing layer tersebut. Seringkali kementerian/lembaga (K/L) terkait telah mengalokasikan dana yang cukup untuk bencana, namun tantangan dan kesulitan timbul pada saat penyaluran dana tersebut.

Dalam proses penyusunannya, Strategi PARB merujuk kepada kebijakan dan praktik terbaik yang dilakukan oleh banyak negara. Namun demikian, prioritas dan implementasi di Indonesia disesuaikan dengan dinamika perkembangan regulasi, kebijakan, dan kesiapan lingkungan (enabling environment) pada pihak-pihak terkait.

Prioritas Pemerintah dalam Strategi PARB adalah: (1) Perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD); (2) Perlindungan terhadap rumah tangga dan masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah: (3) Pemulihan kehidupan sosial dan masyarakat yang terkena dampak bencana; (4) Penguatan peran pemerintah daerah (pemda), swasta dan masyarakat dalam pembiayaan risiko bencana; (5) Pemberdayaan industri asuransi dalam negeri; dan (6) Perlindungan terhadap keuangan negara. Sebagai tambahan, Pemerintah juga menerapkan lima prinsip utama, yaitu: (1) Sinergi/kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), partisipasi swasta, dan masyarakat dalam pembiayaan risiko bencana; (2) Layering risiko dan bauran kebijakan/instrumen; (3) Ketepatan waktu dan besaran dana; (4) ketepatan pilihan mekanisme penyaluran dana; dan (5) Data dan informasi yang akurat.

Strategi PARB yang disusun menghasilkan lima strategi utama, yaitu:

1. Pemerintah mengkombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif.
2. Pemerintah menanggung atau menyerap risiko melalui pembiayaan APBN dan/atau APBD untuk bencana yang sering terjadi dan atau berdampak kerugian kecil.
3. Pemerintah menggunakan instrumen pembiayaan kontijensi sebagai komplementer APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai dengan tinggi.
4. Pemerintah membangun skema pooling fund untuk memperkuat peran APBN
5. Pemerintah memindahkan (transfer) risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun memberikan dampak kerugian besar.

Strategi ini juga dilengkapi dengan peta jalan atau roadmap pelaksanaan strategi jangka pendek dan menengah, yang mempertimbangkan prioritas penganggaran bagi kebutuhan pemangku kepentingan dan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Untuk periode jangka pendek (2018 s.d. 2019), beberapa kebijakan dan program yang akan dilakukan adalah: (1) Implementasi Proyek Percontohan Asuransi BMN; (2) Pemilihan Skema dan Pembentukan Pooling Fund Bencana; (3) Penguatan dan Pengembangan Instrumen Asuransi Perlindungan Masyarakat; (4) Eksplorasi Kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda); (5) Eksplorasi Skema Pembiayaan Alternatif; dan (6) Edukasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana.

Dalam periode jangka menengah, agenda kebijakan dan program yang akan dilakukan adalah: (1) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Asuransi BMN, serta Perluasan Skema Pembiayaan untuk Perlindungan BMN dan BMD; (2) Penguatan Kelembagaan Pooling Fund Bencana; (3) Penerbitan Instrumen Pinjaman Siaga; (4) Penguatan Kerangka Kebijakan Fiskal Pembiayaan Risiko Bencana; (5) Pemanfaatan Skema Pembiayaan Risiko Bencana Alternatif Lainnya; (6) Peningkatan Efisiensi Penyaluran Dana; dan (7) Sinergi dengan Pemangku Kepentingan yang Terkait.

Lebih lanjut, sinergi antara Pemerintah Indonesia dengan aktor-aktor internasional lainnya, melalui tata kelola pemanfaatan kerja sama regional dan internasional, baik dalam kerangka tukar pengalaman, pengetahuan dan keahlian maupun dalam kerangka inisiatif modalitas keuangan, sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan serta akses terhadap pengetahuan serta skema-skema PARB Indonesia. Beberapa inisiatif kerja sama regional dan internasional, seperti Understanding Risk Forum, APEC Working Group on DRFI, dan inisiatif baru Southeast Asia Disaster Risk Financing Facility (SEADRIF), dapat dimanfaatkan Indonesia dalam memperkaya berbagai program aksi Strategi PARB.

Kebijakan-kebijakan dan program-program pada peta jalan Strategi diyakini akan memperkuat ketahanan fiskal dan intervensi Pemerintah dalam kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana. Keberhasilan peta jalan memerlukan komitmen ber­sama seluruh pelaku kepentingan terkait untuk melakukan sinergi dan berbagi risiko sesuai kapasitas masing-masing baik di lingkungan Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga terkait), Pemda (provinsi, kabupaten, dan kota), industri per­bankan dan asuransi, pelaku usaha, dan masyarakat.