Kajian Cetak Biru Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Bilateral

Penulis: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Ringkasan Eksekutif

Peran Indonesia dalam ekonomi global dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan skala perekonomian Indonesia. Sebagai pemilik ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta 16 besar dunia, Indonesia perlu menyikapi perubahan kemampuan ekonomi tersebut dengan cermat. Sejarah mengajarkan bahwa ketika ekonomi berkembang, strategi juga perlu berubah.

Menyikapi perubahan posisi dan peran Indonesia pada tatanan ekonomi global, kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan luar negeri juga perlu direncanakan dan ditata lebih baik lagi. Perencanaan dan penataan kebijakan yang baik diharapkan akan memberikan arah yang jelas bagi kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang berujung pada tercapainya tujuan kerja sama.

Saat ini, keterlibatan Kementerian Keuangan dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dirasa belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut terjadi, satu di antaranya adalah akibat belum ada panduan yang jelas akan arah kerja sama. Selain itu, target capaian yang terukur juga belum ada. Ditambah lagi, strategi atas kerja sama internasional di bidang ekonomi dan keuangan pun tidak dapat ditemukan dalam berbagai dokumen.

Dalam merencanakan dan menata ulang kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan keuangan, setidaknya ada dua hal besar yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan evaluasi atas efektivitas kerja sama yang telah dilakukan; dan kedua, berhubungan dengan tersedianya peta jalan (road map) untuk kerja sama di masa mendatang.

Evaluasi terhadap efektivitas kerja sama bilateral sangat terkait dengan kebijakan yang diambil, proses yang dijalankan, serta manfaat yang diraih. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan Kementerian Keuangan memiliki kebijakan yang belum begitu jelas akan target kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Proses kerja sama yang selama ini dilakukan pun lebih banyak merespon mitra wicara, daripada mendorong suatu isu/agenda nasional ke dalam kerja sama bilateral. Akibatnya, manfaat yang didapat pun seringkali tidak terukur.

Memprediksi masa depan tentu memiliki risiko; namun menjalani masa depan tanpa rencana jauh lebih berisiko. Di sinilah kemudian, sebuah peta jalan yang jelas diperlukan untuk memastikan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral di masa mendatang menjadi lebih terarah. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), Badan Kebijakan Fiskal, menyusun cetak biru kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral ini sebagai panduan bagi para pihak yang terkait di Kementerian Keuangan untuk menentukan agenda, memastikan sasaran, membuat prioritas, dan menyusun strategi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral untuk 5 sampai dengan 10 tahun mendatang.

Cetak Biru mengkaji kembali kerja sama bilateral yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dengan menggunakan pilar kebijakan keuangan negara sebagai kerangka kerjanya. Pilar-pilar tersebut meliputi: i) peningkatan pendapatan yang berkualitas, (ii) pengelolaan pembiayaan yang prudent, (iii) belanja yang produktif dan berkualitas, serta (iv) usaha menjaga stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat empat agenda kunci yang dinilai penting sebagai kerangka objektif agenda nasional yang perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan. Keempat agend kunci tersebut adalah: (i) peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi, (ii) pembangunan yang berkelanjutan, (iii) peningkatan tata kelola ekonomi

keuangan internasional, dan (iv) optimalisasi kerja sama bilateral untuk mendorong penguatan kapasitas dalam negeri.

Keempat agenda kunci di atas juga diperlukan sebagai acuan dalam melakukan rencana aksi kerja sama bilateral antara Kementerian Keuangan dengan mitra bilateral, yang dalam cetak biru ini dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi, keterlibatan internasional, kemampuan keuangan, penguasaan teknologi, dan kemampuan pertahanan. Dengan adanya pengelompokan negara-negara mitra, diharapkan kerja sama ekonomi dan keuangan nantinya akan lebih optimal dan terukur, dengan memperhatikan, sumber daya, karakteristirk, dan kapasitas dari setiap negara.

File Terkait:
Ringkasan Eksekutif Cetak Biru