Penulis: Almizan Ulfa
Rekomendasi Kebijakan, Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber distortif Daerah yang masih melakukan kegiatan penggalian sumber-sumber sendiri yang distortif perlu diberikan sanksi dengan pengurangan alokasi DAU, misalnya. Terbitkan mekanisme dan prosedur partisipasi Penciptaan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat membuka peluang terhindarnya pengalokasian anggaran yang tidak baik, di satu sisi, dan terpenuhinya pembiayaan infrastruktur fisik daerah secara efisien, di lain sisi. Salah satu best entry pointsFile Terkait:
File 1
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.