Usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah UMK yang relatif stabil, besarnya kapasitas serapan tenaga kerja dari UMK dan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian. Sementara, dukungan bagi UMK dari sisi pembiayaan atau financing guna mendorong dan mengoptimalkan peranan penting UMK dirasakan masih belum optimal. Terdapat kebutuhan peningkatan akses pembiayaan terhadap UMK untuk mendorong perekonomian ...

Executive Summary  Investasi berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) telah berkembang dengan pesat di dunia. Banyak negara yang telah menerapkan faktor ESG dalam setiap investasinya. Di Indonesia, khususnya di dunia perbankan, implementasi dari ESG Investment sudah mulai diterapkan sejak tahun 2009 dengan dimasukkannya kriteria ini dalam laporan keuangan perbankan, meskipun sampai dengan sekarang, belum semua perbankan di Indonesia menerapkan ESG Investment ini.  Thomson...

Perempuan merepresentasikan hampir setengah dari populasi, sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan.  Hal ini merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tujuan ke-5 SDGs “Gender ...

Pendirian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani bulan November 2020, merupakan gagasan untuk mengintegrasikan perdagangan bebas ASEAN dengan lima negara mitra dagang.  Pada dasarnya RCEP memiliki tujuan progresif, yaitu menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi perdagangan antar negara anggota. Prinsip utamanya kerja sama dan pembentukan blok perdagangan bebas guna mendapatkan keuntungan atas kerja sama...

Dana Pensiun Indonesia, wajib maupun sukarela, masih kurang berkembang dan masih kurang melindungi masyarakat dalam jumlah besar dalam hal kepesertaan maupun aset di tengah berbagai milestones yang telah dijalani sejak berpuluh tahun lalu. Salah satu penyebab dana pensiun tidak tumbuh signifikan diyakini karena ketidakpercayaan atas keamanan manfaat Dana Pensiun yang akan diterima. Belakangan ini, terdapat beberapa kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang berimbas kepada penurunan kepercayaan ...

Penyelenggaraan program pensiun di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1950, akan tetapi akumulasi dana pada program pensiun di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu penyebab rendahnya akumulasi dana program pensiun ini adalah desain kebijakan yang memungkinkan peserta dapat menarik dananya jauh sebelum peserta mencapai usia pensiun yang normal. Fenomena penarikan dana pada usia yang masih relatif muda terjadi baik pada program pensiun bersifat sosial wajib, seperti Program Jaminan Hari Tua...

Kebijakan perpajakan, bansos, dan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Akan tetapi, pelaksanaan ketiga instrumen kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang meliputi program perlindungan sosial yang terfragmentasi, subsidi harga dengan efek distorsi regresi terhadap konsumsi dan manfaat riil, dan penerimaan pajak yang belum optimal. Beberapa studi yang mengevaluasi dampak...

Keuangan Sosial Islam (KSI) mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Namun demikian dalam kajian ini difakuskan pada dana zakat dan wakaf yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Populasi umat Islam Indonesia yang mencakup 87,2 persen populasi nasional ditambah dengan pesatnya digitalisasi membuka potensi penghimpunan dana zakat dan wakaf yang besar. Pengumpulan dana ZISWAF sendiri tumbuh rata-rata 34% per tahun selama periode tahun 2002-2019. Pada tahun 2019, pengumpulan ...

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan seluruh jajaran pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam rangka mempromosikan inklusi disabilitas. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui pemberian konsesi (potongan biaya) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Pemberian konsesi ini penting diberikan karena dapat mengurangi hambatan penyandang disabilitas terkait akses ke layanan dasar sehingga ...

Dalam piagam ASEAN yang berlaku efektif pada tahun 2008, keketuaan ASEAN di antara negara anggotanya akan digilir dengan urutan alfabet. Sesuai urutan dimaksud, Indonesia akan kembali memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2023 untuk yang keempat kalinya. Sebagai ketua, Indonesia perlu membentuk arah dan jalannya pertemuan dengan memasukkan kepentingan nasional ke dalam agenda pertemuan. Proses penentuan tema hingga Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia di jalur keuangan sudah harus ...