Era pasar global dan liberalisasi perdagangan dunia membuat kerjasama perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement-FTA) antara Indonesia (sebagai bagian dari ASEAN) dengan Australia dan New Zealand merupakan sesuatu kondisi yang tidak terelakkan mengingat pelaku-pelaku pasar sangat membutuhkan kelancaran pasokan baik berupa material maupun jasa sebagai input dalam rangka memproduksi output. KErjasama perjanjian perdagangan idealnya memberikan ...

        Krisis ekonomi global, baik yang terjadi belakangan ini maupun yang terdahulu,  beserta berbagai dampaknya, telah banyak diulas dan dikemukakan oleh berbagai media masa.  Masyarakat luas pun telah semakin memahami bahwa perekonomian dunia kini tengah diuji. Dunia kini tengah memasuki fase perekonomian yang diwarnai dengan ketidakpastian dan kerentanan yang meningkat, sehingga dibutuhkan koordinasi dalam skala internasional untuk mengatasinya. ...

A. Pendahuluan  Klasifikasi barang adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-undang Kepabenan Indonesia Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, penetapan klasifikasi barang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini sistem pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan ...

Pola Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selalu di tengarai dengan karakteristik tingkat penyerapan belanja yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran, hampir terjadi di semua K/L di tingkat pusat maupun di daerah. Akibatnya mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan dalam kebijakan fiskal, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.   Dengan diterbitkannya 3 paket Undang-...

AbstraksiKeinginan daerah untuk membangun infrastruktur merupakan suatu kebutuhan yang semakin nyata sejalan dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan. Proyek infrastruktur –yang umumnya membutuhkan modal yang besar dan dilakukan dalam periode panjang– sulit untuk dapat dibiayai sepenuhnya oleh anggaran daerah (APBD). Tak pelak lagi, kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS) merupakan salah satu solusi yang dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Sampai saat ini ...

Gambaran UmumIndonesia merupakan negara produsen minyak sawit mentah yakni Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Olein (CPKO)  terbesar di dunia dengan produksi CPO 22 juta ton pada tahun 2010. Namun demikian sebagian besar produksi CPO tersebut digunakan untuk keperluan ekspor. Pada tahun 2010, ekspor CPO mencapai 50% dibandingkan penggunaan dalam negeri. Sedangkan ekspor CPKO mencapai 85% jika dibandingkan dengan penggunaan dalam negeri. Pemanfaatan CPO dalam negeri selama ini untuk...

Overview Perkembangan Ekonomi InternasionalOutlook Ekonomi Global Quartal I 2011 Awal Quartal II 2011 diwarnai dengan pemulihan ekonomi yang berlangsung semakin membaik dan menguat. Namun demikian, tingkat pengangguran masih tetap tinggi di negara-negara advanced economies, sementara risiko makro ekonomi baru terbangun di negara-negara yang termasuk ke dalam emerging market economies.   Ekonomi global terus berkembang secara merata, dengan negara-negara emerging market berlari lebih ...

AbstraksiKewajiban-kewajiban yang bersifat kontijensi dapat menjadi beban APBN apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicunya terealisasi. Untuk memitigasi kesiapan APBN dalam menghadapi kewajiban-kewajiban kontijensi terutama dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan infrastruktur, diperlukan analisis atas kemampuan APBN dalam jangka menengah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik dalam bentuk belanja langsung maupun yang bersifat kontijensi, sebagai implikasi dari...

AbstraksiBerdasarkan data realisasi subsidi APBN, selama ini meningkatnya angka subsidi APBN di-drive oleh, salah satunya besaran subsidi listrik. Sejak tahun 2005 subsidi listrik memiliki kecenderungan yang terus meningkat tajam hingga tahun 2008. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pemberi subsidi listrik perlu untuk memiliki model keuangan sendiri untuk perhitungan subsidi listrik. Sebab, model PT PLN  (Persero) yang digunakan untuk menghitung besaran subsidi listrik hanya memberikan ...

AbstraksiPemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan umum di berbagai sektor seperti penyediaan layanan transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan, jalan dan lainnya. Tersedianya berbagai infrastruktur dan layanan umum tersebut diharapkan dapat mendukung tumbuhnya  penyediaan lapangan kerja dan menumbuhkan  perekonomian daerah yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menyelenggarakan misi Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service ...