Penelitian ini membahas eksistensi konvergensi inflasi antar daerah di Indonesia dan mengidentifikasi peranan efek spasial dalam proses tersebut. Pengujian konvergensi terdiri dari tiga jenis yaitu stokastik, sigma, dan beta. Pengaplikasian teori Phillips Curve pada model konvergensi beta kondisional bertujuan menghindari substantial overestimation. Sementara model Spatial Durbin bertujuan memperhitungkan hubungan spasial yang tidak hanya terdapat pada variabel dependen, tetapi juga terdapat ...

Aliran modal internasional yang masuk ke Indonesia berperan penting untuk pembiayaan pembangunan terutama instrumen Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai defisit fiskal. Dengan menggunakan model paritas suku bunga tak terlindungi (uncovered interest parity), kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aliran modal internasional ke Surat Berharga Negara (SBN). Metodologi kajian dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif yaitu model regresi runtut waktu (...

The disparity between the West and East regions of Indonesia has been recognised by the government as one important issue in Indonesian economic development. To overcome this issue, the government implemented several strategies such as dedicated zone for manufacturing, industrial zone, and integrated economic development zone. Moreover, the government also offers several tax incentives for the firms that do research and innovation. Therefore, this study evaluates the ...

Kesepakatan penurunan emisi global, yang dikenal sebagai Perjanjian Paris 2015, merupakan kompromi yang luar biasa setelah bertahun-tahun perundingan gagal mencapai kesepakatan pada beberapa kesempatan kunci. Perjanjian tersebut akan membantu menentukan lanskap energi untuk sisa abad ke-21 dan memberi sinyal ke pasar tentang awal dari akhir lebih dari seratus lima puluh tahun ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi.Teks Perjanjian Paris 2015 mencakup ketentuan mengatasi ...

Kesepakatan penurunan emisi global, yang dikenal sebagai Perjanjian Paris 2015 hasil Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim 2015 tanggal 29 November - 13 Desember 2015, di Paris, Perancis., merupakan kompromi yang luar biasa setelah bertahun-tahun perundingan gagal mencapai kesepakatan kunci termasuk di antaranya. Perjanjian Paris akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap mekanisme dan cara-cara bagaimana pembangunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, harus dilaksanakan dengan rendah ...

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia berikut kontribusinya terhadap perekonomian nasional, pemerintah dan otoritas moneter telah memperkuat landasasan hukum operasional dan pengawasannya. Pada tahun 2002, Bank Indonesia menerbitkan  “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang antara lain memuat sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk mencapai sasaran pangsa pasar perbankan syariah yang ...

Sejarah program dana tunai di Indonesia dimulai Tahun 2005 sebagai respon Pemerintah atas kenaikan harga minyak dunia. Kala itu Pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin sebagai kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada Tahun 2009 dan 2013 (dengan perubahan nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/BLSM), dan terakhir pada Tahun 2014 dengan perubahan nama menjadi Program Simpanan ...

Japanese government implemented assistance to support Indonesian government’s actions against climate change. One of the projects is called “Project for Capacity Development for Green Economy Policy in Indonesia”, implemented from June 2014 to October 2015, to mainstream the climate change policy in the fiscal policy, and to develop capacity for fiscal policy making for climate change. The study aims to assist “strengthening Fiscal Policy Agency (FPA)’s planning ...

Target penerimaan perpajakan dalam APBN semakin besar. Pada tahun 2011, target penerimaan perpajakan dalam APBNP sebesar Rp878,7 T dan meningkat menjadi Rp1.489,3 T pada tahun 2015. Kontribusi target penerimaan perpajakan dalam APBN juga meningkat, yaitu dari 75,4 persen dalam APBNP 2011 menjadi 84,7 persen dalam APBNP 2015. Target penerimaan perpajakan yang besar tersebut terutama berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam periode tahun 2011 s.d. 2015 ditargetkan rata-rata sebesar ...

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit eselon-I di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam formulasi kebijakan fiskal. Dengan mempertimbangkan target kebijakan yang hendak diraih dalam pembangunan ekonomi, BKF memformulasikan berbagai kebijakan fiskal dengan menggunakan berbagai instrumen fiskal yang ada, yaitu: instrumen sisi pendapatan (PPh, PPN, PPnBM, Cukai, Bea Keluar, Bea Masuk dan lain-lain), instrumen sisi belanja (belanja rutin, barang, modal, infrastruktur, subsidi dan ...