Kesepakatan penurunan emisi global, yang dikenal sebagai Perjanjian Paris 2015, merupakan kompromi yang luar biasa setelah bertahun-tahun perundingan gagal mencapai kesepakatan pada beberapa kesempatan kunci. Perjanjian tersebut akan membantu menentukan lanskap energi untuk sisa abad ke-21 dan memberi sinyal ke pasar tentang awal dari akhir lebih dari seratus lima puluh tahun ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi.Teks Perjanjian Paris 2015 mencakup ketentuan mengatasi ...

Kesepakatan penurunan emisi global, yang dikenal sebagai Perjanjian Paris 2015 hasil Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim 2015 tanggal 29 November - 13 Desember 2015, di Paris, Perancis., merupakan kompromi yang luar biasa setelah bertahun-tahun perundingan gagal mencapai kesepakatan kunci termasuk di antaranya. Perjanjian Paris akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap mekanisme dan cara-cara bagaimana pembangunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, harus dilaksanakan dengan rendah ...

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia berikut kontribusinya terhadap perekonomian nasional, pemerintah dan otoritas moneter telah memperkuat landasasan hukum operasional dan pengawasannya. Pada tahun 2002, Bank Indonesia menerbitkan  “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang antara lain memuat sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk mencapai sasaran pangsa pasar perbankan syariah yang ...

Sejarah program dana tunai di Indonesia dimulai Tahun 2005 sebagai respon Pemerintah atas kenaikan harga minyak dunia. Kala itu Pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin sebagai kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada Tahun 2009 dan 2013 (dengan perubahan nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/BLSM), dan terakhir pada Tahun 2014 dengan perubahan nama menjadi Program Simpanan ...

Japanese government implemented assistance to support Indonesian government’s actions against climate change. One of the projects is called “Project for Capacity Development for Green Economy Policy in Indonesia”, implemented from June 2014 to October 2015, to mainstream the climate change policy in the fiscal policy, and to develop capacity for fiscal policy making for climate change. The study aims to assist “strengthening Fiscal Policy Agency (FPA)’s planning ...

Target penerimaan perpajakan dalam APBN semakin besar. Pada tahun 2011, target penerimaan perpajakan dalam APBNP sebesar Rp878,7 T dan meningkat menjadi Rp1.489,3 T pada tahun 2015. Kontribusi target penerimaan perpajakan dalam APBN juga meningkat, yaitu dari 75,4 persen dalam APBNP 2011 menjadi 84,7 persen dalam APBNP 2015. Target penerimaan perpajakan yang besar tersebut terutama berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam periode tahun 2011 s.d. 2015 ditargetkan rata-rata sebesar ...

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit eselon-I di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam formulasi kebijakan fiskal. Dengan mempertimbangkan target kebijakan yang hendak diraih dalam pembangunan ekonomi, BKF memformulasikan berbagai kebijakan fiskal dengan menggunakan berbagai instrumen fiskal yang ada, yaitu: instrumen sisi pendapatan (PPh, PPN, PPnBM, Cukai, Bea Keluar, Bea Masuk dan lain-lain), instrumen sisi belanja (belanja rutin, barang, modal, infrastruktur, subsidi dan ...

Salah satu problem berulang yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam dasawarsa terakhir ialah pos belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Mengapa demikian? Yang pertama ialah bahwa subsidi BBM secara kasat mata tidak tepat sasaran; subsidi BBM lebih dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu dibanding dengan yang dinikmati oleh masyarakat tidak mampu. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang melakukan konsumsi BBM lebih banyak, sementara masyarakat miskin...

Usulan bantuan pendanaan untuk partai politik melalui APBN sudah bukan merupakan hal baru. Di indonesia, pendanaan untuk partai politik sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat karena diatur melalui beberapa peraturan, yaitu: (i)      Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 8 tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 34) yang berbunyi: Keuangan Partai Politik bersumber dari: iuran anggota; sumbangan yang sah menurut ...

Dalam APBN-P 2015, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik sebesar Rp73,1 triliun dan sebagian besar (sekitar 85%) dinikmati oleh golongan R1-450 VA dan R1-900 VA. Sebagian pelanggan rumah tangga R1-450 VA dan R1-900 VA merupakan pelanggan yang tidak mampu, namun sebagian yang lain pelanggan tersebut telah mampu secara ekonomi. Data Susenas (BPS, 2014) menunjukkan bahwa 4.3 juta pelanggan R1-450 VA adalah kelompok rumah tangga yang telah mampu karena termasuk dalam kelompok ...