Sistem jaminan sosial merupakan alat fiskal bagi pemerintah terhadap pemberi kerja yang dijadikan sebagai objek pungut melalui lembaga yang ditunjuk yakni PT (Persero) Jamsostek (Bambang Purwoko 1994, 118). Dalam gambaran ideal Bambang Purwoko, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal melalui berbagai instrumen fiskal, yaitu instrumen fiskal yang sudah umum (pajak dan bea cukai) dan instrumen lainnya, yakni jamsostek (lihat tabel). Meskipun obyeknya berbeda tetapi ...

Subsidy policy of fuel oil always becomes a dilemma, which is not only related to the budget burden but also related to its effectiveness and suistained avaibility offuel oilstock (energy conservation). In addition, because of the wide linkages of fuel oilto other economic sectors, so the change in subsidy policy of fuel oil - that will affect the domestic price of fuel oil - could have wide and crucial impact on many sectors. This paper is intended to analyze the impact of the increase of ...

Kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis, membutuhkan peran strategis sekitar 200 BUMN. Karena itu wajah BUMN harus dihapuskan dari praktek-praktek proteksi dan subsidi serta kontrol birokrasi yang ketat akibat intervensi politik negara yang sangat dominan. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini intervensi negara masih dominan, akibatnya proses privatisasi BUMN berjalan sangat lambat. Pilihan metode privatisasi yang dipilh juga sangat terbatas dimana hanya ada enam BUMN yang sudah go ...

Memasuki era cross border (daya jerja teknologi informasi yang tidak kenal batas) serta persaingan antarnegara dalam menarik ddana investasi, dan secara internal ada perubahan manajemen keperintahan yang terfokus pada desentralisasi, menuntut semua perangkat UU perlu dievaluasi kembali efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta daya relevansinya, termasuk UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam lima tahun pelaksanaan UU tersebut, telah terjadi perkembangan yang positif, kalau saja tidak...

Berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan program JPS terutama disebabkan oleh singkatnya waktu persiapan dan jangkauan sosialisasi, kurang akuratnya data kelompok sasaran, kurang siapnya lembaga pelaksana, adanya KKN dari pelaksana serta pemahaman yang berbeda dari konsep program JPS, terkesan sangat tergesa-gesa dalam mengatasi keadaan yang saat itu dianggap sangat membutuhkan uluran bantuan kemanusiaan khususnya kepada masyarakat miskin maupun pengangguran korban PHK. Oleh karena itu, ...

Sampai saat ini belum ada standar bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan perkiraan jumlah penerimaan dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan perkiraan penerimaan APBD yang selama ini dilakukan pada umumnya dihitung berdasarkan asumsi penambahan anggaran sebesar 10 sampai 30 persen dari anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai kebutuhan belanjanya. Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan APBD yang optimal perlu dilakukan perhitungan potensi ...

Krisis ekonomi global mengakibatkan dampak pada perekonomian domestik. Indikasi terlihat dari turunnya ekspor Indonesia ke sejumlah negara kawasan Amerika dan Eropa yang dilanda krisis global. Adanya persoalan tersebut, Pemerintah mengantisipasinya melalui sejumlah kebijakan Stimulus Fiskal yang ditujukan untuk : (1) memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi rumahtangga tumbuh di atas 4 persen; (2) menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha dalam menghadapi krisis global...

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar penerimaan dalam APBN, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf e. Amanat tersebut mengimplikasikan bahwa sebagai salah satu unsur pengemban tugas pelaksanaan dalam pemungutan pendapatan negara, penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Mendesaknya tuntutan akan kenaikan ...

Pemerintah Indonesia memiliki persepsi bahwa isu perubahan iklim bukan sekedar isu lingkungan, namun lebih luas lagi, perubahan iklim merupakan isu pembangunan. Oleh karenanya, upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab utama terjadinya perubahan iklim, perlu diselaraskan dengan program-program pembangunan. Sebagai otoritas yang mengatur kebijakan ekonomi nasional, Kementerian Keuangan dapat menggunakan mekanisme pengaturan penurunan emisi karbon sebagai salah satu instrumen ekonomi, ...

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada tahun 2010 akan mencapai Rp 129,475 triliun yang terdiri dari Rp 67,623 triliun Surat Utang negara (SUN) dan sisanya adalah pinjaman luar negeri. Ini merupakan utang jatuh tempo yang tertinggi sepanjang sejarah. Menghadapi kondisi di atas, pemerintah berencana menerbitkan SUN sebesar Rp 175,061 triliun. Sementara itu total kebutuhan pembiayaan tahun 2010 diperkirakan akan ...