Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Secara umum APBN menjabarkan rencana kerja dan kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan serta upaya menjaga stabilisasi dan akselerasi kinerja ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir strategi kebijakan fiskal senantiasa diarahkan ...

Salah satu prioritas utama Pemerintah saat ini adalah memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah mengingat sektor infrastruktur memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal terutama anggaran infrastruktur di Indonesia menjadi isu aktual dalam kaitannya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendukung penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta mengentaskan kemiskinan. Konsekuensi dari prioritas ...

Dengan semangat bahwa target 26% pengurangan emisi bersumber dari dana domestic yang sudah tertuang dalam RAN-GRK maka dirasakan perlu untuk menganalisa berbagai kemungkinan mekanisme insentif yang terlepas dari ketergantungan dana internasional termasuk REDD. Tentunya pertanyaan utamanya adalah, apakah hal ini mungkin? Jika iya berapa dana yang dibutuhkan? Jika akan diterapkan melalui system transfer antar daerah yang sudah ada bagaimana implikasinya terhadap pola spasial transfer yang sudah ...

Setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah menetapkan berbagai target makro ekonomi yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan perhitungan estimasi pertumbuhan ekonomi, terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan, seperti model struktural (salah satunya adalah MODFI), model ekonometrik statistik (peramalan regresi), dan model time-series...

This paper is about Indonesia non-fuel subsidy policy. Non-fuel subsidies include electricity, rice for the poor, fertilizer, public service obligation for state-owned enterprises, interest rate, and seeds. The purpose of this paper is to identify factors that influence the amount of the subsidy, measure the burden of the subsidy in the state budget in nominal and in ratio against Gross Domestic Product, identify the weakness and the strength of each the subsidy, determine if the subsidy policy ...

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama berbagai pihak baik pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat Indonesia sebagai negara yang perkembangan industrinya cukup tinggi dan saat ini dapat dikategorikan sebagai negara semi industri (semi industrialized country...

Dengan bergulirnya semangat reformasi dan semakin luasnya dinamika yang terjadi di masyarakat, semakin berkembang tuntutan terhadap perbaikan kinerja intitusi publik. Masyarakat semakin kritis dan tidak lagi bersedia menerima beban birokrasi yang tidak relevan, menuntut adanya transparansi serta menghendaki aparat yang berintegritas tinggi...

Dalam rangka memperkuat kinerja BUMN, Pemerintah mencoba melakukan privatisasi dalam berbagai bentuk, antara lain: penjualan saham seluruhnya atau sebagian, penggabungan (merger) dan lain-lainnya. Salah satu privatisasi yang ingin dilakukan Pemerintah adalah penggabungan usaha Pelindo I dan Pelindo II menjadi Pelindo Kawasan Barat...

Rasionalisasi tarif listrik dapat didefinisikan secara luas sebagai rancangan dan implementasi dari rezim penetapan tarif eceran dan mekanisme transfer keuangan lainnya untuk menyeimbangkan kelayakan keuangan para pemasok listrik dan kesejahteraan konsumen...

Petapan NJOP pada SPPT PBB masih dapat ditingkatkan lagi terutama pada pusat bisnis/pertokoan dan Komplek perumahan. NJOP penetapan relatif lebih rendah dari harga jual riel yang terjadi pada pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan melalui transaksi jual-beli...