Pustaka Fiskal
  • Beranda
  • Koleksi
  • Kajian Fiskal
  • Tentang
  • Berita
  • Buku Tamu
  • Area Anggota

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Knowledge and Inspiration | Pustaka Fiskal


Hal. Awal Sebelumnya 81 82 83 Berikutnya Hal. Akhir

Sinkronisasi Pengelolaan Risiko Fiskal �Risiko Fiskal Dalam Peraturan Perundang-Undangan�

A. Latar Belakang Kompleksitas dalam melakukan penelusuran risiko fiskal dalam peraturan perundang-undangan terjadi karena disharmonisasi materi muatan, baik secara horisontal maupun vertikal yang mengarah pada banyaknya perselisihan dalam materi muatannya (nimiun altercando veritas amittaturi). Sementara itu, pengidentifikasian risiko fiskal mengalami tantangan ketika pengaruh diskresi merasuki sendi hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, sehingga mengarah pada terlalu...

Lanjutkan Membaca

Risiko Fiskal Dana Aspirasi

SATU kejanggalan muncul berkaitan dengan penyusunan APBN 2011, yakni adanya tuntutan dana aspirasi untuk daerah pemilihan anggota DPR. Tuntutan ini konon sebagai imbal jasa atas kemampuan Komisi XI (Keuangan) DPR yang merasa berjasa meningkatkan estimasi penerimaan pajak, meminta jatah uang jasa Rp 2 triliun untuk dijadikan sangu bagi daerah pemilihannya (Jakartapress.com, 1 Juni 2010). Tuntutan ini awalnya diajukan Partai Golkar yang meminta anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil). ...

Lanjutkan Membaca

Dampak Negatif Dana Aspirasi Masyarakat

Perjuangan Partai Golkar untuk mendapatkan alokasi dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per daerah pemilihan anggota DPR setiap tahun, pupuslah sudah. Hal ini disebabkan tidak mendapat restu dari partai politik lainnya yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) partai-partai pendukung koalisi. Namun nampaknya kegagalan ini tidak menyurutkan langkah para wakil rakyat untuk terus berjuang mendapatkan dana aspirasi. Dengan “berganti baju�, dan bendera, yakni melalui Dewan Perwakilan ...

Lanjutkan Membaca

Pelajaran dari Inggris dan Jepang untuk OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, ...

Lanjutkan Membaca

Pemangkasan Defisit atau Stimulus Fiskal?

Terdapat banyak agenda yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Toronto, Kanada. Namun diantara berbagai agenda tersebut, terdapat dua issue penting yang perlu mendapatkan perhatian, yakni masalah pemangkasan defisit anggaran dan kebijakan stimulus fiskal. Kedua issue ini kecil sekali kemungkinannya dijalankan secara bersamaan, karena bertolak belakang. Jika terjadi pemangkasan deficit anggaran, maka kebutuhan anggaran untuk stimulus fiscal tidak terakomodir, sebaliknya jika ...

Lanjutkan Membaca

Waspadai Krisis Lanjutan Pasca Bailout Yunani

Akhirnya negara-negara zona euro memenuhi janji mereka untuk mengucurkan paket dana pinjaman darurat (bailout) bagi Yunani sebesar USD 18 miliar atau setara 14,5 miliar euro. Dana ini telah ditransfer ke Yunani, sehingga diharapkan negara ini terhindar dari gagal bayar obligasi berjangka waktu 10 tahun senilai USD 10,6 miliar yang jatuh tempo Rabu 19 Mei 2010. Sebelumnya, Yunani telah menerima dana talangan sebesar 5,5 miliar euro dari Dana Moneter Internasional (IMF). Semua dana ini merupakan ...

Lanjutkan Membaca

Kontroversi Dana Dapil

Dana aspirasi untuk daerah pemilihan (dapil) yang diusulkan anggota DPR dalam rangka pembicaraan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2011 menjadi perdebatan hangat beberapa pekan terakhir. Dana dapil tersebut merupakan dana transfer dari pusat (APBN) kepada daerah (APBD) berbasis pada jumlah kursi anggota di DPR. Usulan tersebut, meskipun kontroversial, bukanlah sesuatu yang salah. Sebagai anggota DPR, salah satu sumpah jabatannya adalah memperjuangkan dana kepada daerah pemilihan. Dana ...

Lanjutkan Membaca

Kawasan Ekonomi Khusus Tidak Cukup Dengan Insentif Fiskal

Sudah hampir satu tahun dikeluarkannya UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang signifikan, termasuk proposal 48 daerah atau kawasan yang berkeinginan memiliki status KEK. Keinginan 48 kawasan lainnya tersebut tentu harus diapresiasi karena bila disetujui, kawasan atau daerah tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai penyebaran pusat-pusat pertumbuhan. Tetapi yang lebih penting lagi, jangan sampai pusat pertumbuhan ...

Lanjutkan Membaca

Mahalnya Harga Sebuah Stabilitas Ekonomi

Seperti telah diperkirakan, realisasi anggaran Bank Indonesia (BI) pada tahun buku 2009 kembali mengalami defisit. Dalam laporan keuangan BI yang dipublikasikan pada 14 Mei lalu, defisit BI pada tahun 2009 mencapai lebih dari Rp1 triliun.Ini terjadi karena beban BI jauh lebih besar ketimbang penerimaannya. Dari sisi beban, biaya terbesar adalah untuk biaya pengendalian moneter, khususnya pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang menyerap 73% dari total beban. Jika dibandingkan ...

Lanjutkan Membaca

Memacu tax ratio untuk hindari jebakan utang

Setelah berakhirnya era kejayaan minyak, kini pajak menjadi mesin penghasil penerimaan negara. Ke depan peranan pajak akan semakin penting, mengingat perekonomian Indonesia masih dalam tahap recovery pascakrisis global. Dewasa ini pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang paling besar yakni mencapai 67,8% (2009). Meski demikian, pajak belum dapat berperan secara maksimum. Hal ini dapat dibuktikan dari tax ratio di Indonesia sangat kecil, bila dibandingkan dengan negara ...

Lanjutkan Membaca

Disclaimer

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.


Pustaka Fiskal
  • Tentang
  • Kajian Fiskal
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pustaka Fiskal menyediakan koleksi buku-buku publikasi BKF, buku-buku umum, kajian, dokumen, kliping surat kabar, kumpulan peraturan, serta beberapa surat kabar/majalah secara elektronik (e-paper).

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Badan Kebijakan Fiskal - Powered by SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik