Dengan kontribusi hampir mencapai 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri manufaktur merupakan sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain besarnya pangsa ekspor pada industri manufaktur, penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur non migas juga menempati urutan atas sehingga membaik tidaknya kinerja sektor industri manufaktur mempunyai dampak nyata baik terhadap ekpor, penyerapan tenaga kerja maupun ekonomi secara keseluruhan. Sangat pentingnya industri ...
Hubungan Indonesia-China sudah dimulai berabad-abad. Hubungan di antara kedua negara mengalami pasang surut akibat perbedaan sosial dan politik kedua negara. Khusus mengenai hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan China, sebelumnya dijalankan melalui beberapa saluran/negara perantara seperti Singapura dan Hongkong. Setelah China membuka diri dalam perdagangan internasional kemudian berubah dan berangsur-angsur terjadi perdagangan terbuka dan langsung. Kedudukan China sekarang berubah...
Mulai 1 Juli pemerintah secara resmi telah menaikan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku untuk semua sektor industri tanpa perkecualian. Tarif untuk industri padat modal, padat karya, usaha mikro, kecil, dan menengah dikenai tarif yang sama, dikecualikan bagi pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Dengan kenaikan TDL ini industri tidak lagi dikenakan aturan tarif daya maksimal dan multiguna. Tarif daya maksimum merupakan kebijakan PLN memberikan insentif pada perusahaan yang memakai listrik saat ...
DALAM situasi kekhawatiran akan dampak lanjutan krisis Yunani, kini sebagian besar negara di berbagai belahan dunia kembali dipusingkan dengan harga minyak. Hukum ekonomi tampaknya sudah tidak lagi berlaku dalam bisnis perminyakan. Harga minyak pernah menyentuh USD 130 pada 2008 dan setelah sempat mengalami penurunan, per 16 Juni 2010 menyentuh level USD 77 per barel dari sebelumnya hanya berkisar USD 27 (2003). Dengan demikian, harga minyak pernah mengalami lonjakan hingga 380 persen. Sementara...
Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada target pencapaian laju inflasi (inflation targeting), sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk ...
Sejak Perang Dunia II, People’s Bank of China (PBOC) membatasi pergerakan nilai tukar atas dolar AS. Namun sejak 12 Juli 2005 China mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang berdasarkan penawaran dan permintaan dengan mengacu kepada mata uang utama. Kebijakan itu dinilai memberikan peranan positif bagi perekonomian. Sejak menerapkan sistem nilai tukar mengambar, yuan terus menguat bahkan dalam periode 2005-2008 yuan mengalami apresiasi sekitar 21%. Namun ketika krisis keuangan global...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lemabag keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat...
A. Latar Belakang Kompleksitas dalam melakukan penelusuran risiko fiskal dalam peraturan perundang-undangan terjadi karena disharmonisasi materi muatan, baik secara horisontal maupun vertikal yang mengarah pada banyaknya perselisihan dalam materi muatannya (nimiun altercando veritas amittaturi). Sementara itu, pengidentifikasian risiko fiskal mengalami tantangan ketika pengaruh diskresi merasuki sendi hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, sehingga mengarah pada terlalu...
SATU kejanggalan muncul berkaitan dengan penyusunan APBN 2011, yakni adanya tuntutan dana aspirasi untuk daerah pemilihan anggota DPR. Tuntutan ini konon sebagai imbal jasa atas kemampuan Komisi XI (Keuangan) DPR yang merasa berjasa meningkatkan estimasi penerimaan pajak, meminta jatah uang jasa Rp 2 triliun untuk dijadikan sangu bagi daerah pemilihannya (Jakartapress.com, 1 Juni 2010). Tuntutan ini awalnya diajukan Partai Golkar yang meminta anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil). ...
Perjuangan Partai Golkar untuk mendapatkan alokasi dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per daerah pemilihan anggota DPR setiap tahun, pupuslah sudah. Hal ini disebabkan tidak mendapat restu dari partai politik lainnya yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) partai-partai pendukung koalisi. Namun nampaknya kegagalan ini tidak menyurutkan langkah para wakil rakyat untuk terus berjuang mendapatkan dana aspirasi. Dengan “berganti baju�, dan bendera, yakni melalui Dewan Perwakilan ...
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.