In order to achieve strong and sustainable economic growth through infrastructure development, huge investment financing is needed. However, to reach the target, state financing solely is not enough. Beside mandated to address higher and more sustainable revenue as well as better spending prioritization, Government of Indonesia has to maintain the budget deficit under 3 percent of Gross Domestic Product (GDP) and total outstanding debt to be less than 60 percent of GDP. Given this constraint, ...

Dalam skala global, konsep keuangan syariah tumbuh sangat pesat. Untuk menangkap peluang perkembangan pasar keuangan syariah di tingkat global, banyak negara melakukan kebijakan insentif pengembangan instrumen syariah. Tren yang sekarang gencar dilakukan adalah peningkatan produk keuangan syariah berupa sukuk. Meski sukuk menjadi instrumen yang paling digencarkan, namun beberapa negara di dunia masih mempersoalkan faktor pajak karena selama ini dianggap menjadi penghambat pertumbuhan sukuk. &...

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena pasar modal merupakan salah satu medium yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan (emiten), dengan pihak yang memiliki dana yaitu investor perorangan atau institusi. Melalui pasar modal, perusahaan dapat menggalang dana yang dapat digunakannya untuk mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian nasional. Kegiatan pasar modal diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ...

Alokasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan dari Rp411,3 triliun (2011) menjadi Rp623,1 triliun (2015). Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan belanja APBD dari Rp518,7 triliun (2011) menjadi Rp948,9 triliun (2015). Pada tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN mencapai Rp710,9 triliun dan alokasi tahun 2017 sebesar Rp764,9 triliun. Di sisi lain, jumlah simpanan Pemda di perbankan posisi akhir Desember cukup tinggi dan meningkat dari Rp80,4 triliun (2011) ...

Latar Belakang Berdasarkan asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah dan DPR yang meliputi pertumbuhan ekonomi; inflasi; tingkat suku bunga SBI 3 bulan; nilai tukar; harga minyak; dan lifting minyak, disusunlah target penerimaan perpajakan dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dan basis pajak. Target penerimaan perpajakan dalam APBN akan menjadi acuan dan performance pemerintah dalam menghasilkan besaran penerimaan perpajakan selama satu tahun, sehingga ...

Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan penerimaan negara yang dapat berasal dari beberapa sumber. Salah satu penerimaan negara dalam APBN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bersama penerimaan perpajakan, PNBP menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan negara. Dalam postur APBN, PNBP terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan ...

Berbagai program telah digunakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra – sebelumnya disebut Raskin). Secara khusus, dalam jangka pendek PKH ditujukan untuk  mengurangi beban RTSM, serta dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.  Sementara Rastra merupakan subsidi pangan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ...

Terdapat pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berbeda atas tepung terigu bahan makanan dan bahan pakan ternak (produk sampingan) memberikan konsekuensi yang berbeda. Tepung terigu bahan pakan ternak merupakan barang kena pajak (BKP) yang dibebaskan dari PPN sedangkan tepung terigu bahan makanan adalah BKP dikenakan PPN. Hal ini ditengarahi dapat menimbulkan permasalahan penurunan daya saing industri tepung dalam negeri terhadap tepung terigu impor (APTINDO, 2014). Dengan menggunakan ...

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan penerimaan negaranya dari sumber daya alam, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya. Karena sifatnya yang tidak terbarukan dan rentan terhadap fluktuasi harga, kebijakan atas industri ekstraktif perlu mendapat perhatian khusus sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan sustainable bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis deskriptif berdasarkan teori serta praktik yang berlaku umum, tulisan ini bertujuan ...

Tulisan ini membahas tantangan perpajakan e-commerce di era ekonomi digital dan mereview respon kebijakan serta aturan main e-commerce yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan pada khususnya, dan sektor pengawas terkait pada umumnya, dengan metodologi kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Karakteristik transaksi e-commerce yang cepat, melewati batas negara, dan menghadirkan inovasi model bisnis yang semakin berkembang memunculkan tantangan antara lain dalam menentukan identitas...