A. Latar Belakang Perkembangan dana pensiun di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber utama pembiayaan jangka panjang. Hal ini terjadi sebagaimana halnya di banyak negara. Sebagian besar dana pada industri dana pensiun umumnya bersumber dari program wajib (pilar ke-2 jaminan sosial masyarakat). Demikian juga halnya di Indonesia dimana dana kelolaan terbesar adalah aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan. ...

Pertumbuhan pengeluaran agregat konsumsi rumah tangga, yang merupakan proxy dari konsumsi, menyumbang porsi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat dianggap sebagai penentu tingkat pertumbuhan ekonomi dan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab dan memberikan bukti tentang dinamika pertumbuhan dan pola konsumsi masyarakat kelas menengah serta implikasinya terhadap penerimaan ...

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (i) mengidentifikasi indikator-indikator kinerja perbankan yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penetapan premi penjaminan simpanan berbasis risiko di Indonesia; (ii) mengestimasi besaran tarif (premi) berbasis risiko untuk masing-masing bank; dan (iii) mengestimasi beban biaya penjaminan (simpanan dan PRP) masing-masing bank.  Indikator-indikator terpilih yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif dan besaran premi penjaminan ...

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan local taxing power melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (compliance) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah, diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai ...

Wakaf adalah filantrofi Islam tertinggi dalam bentuk Endowment Fund. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). Karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen ...

Latar Belakang Dalam beberapa kali Rapat Terbatas, masing-masing tanggal 6 November 2018, 13 November 2018, dan 21 Desember 2018, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Kerja bahwa pemerintah perlu menyediakan perumahan yang layak bagi Aparatur Sipi Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Hal ini dirasa perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla...

Executive Summary This Enhanced Cooperation and Integration between Indonesia and Timor-Leste— Scoping Study responds to requests by the governments of Indonesia and Timor-Leste made to the Asian Development Bank in February 2017. The request from the Government of Indonesia was driven by a desire to tackle spatial inequality and address poverty in the nation’s second-poorest province by emphasizing development from the margins. For Timor-Leste, the study supports Strategic ...

Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah telah memberikan dukungan dana berupa pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBN. Dana Otsus tersebut merupakan salah satu jenis belanja Transfer Ke Daerah dalam APBN yang besarannya ditentukan dalam persentase ...

Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi komunitas desa. Dana Desa yang berasal dari APBN dialokasikan guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan melalui pemberian kesempatan untuk pemerintah desa mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Penyaluran Dana Desa sudah dilakukan sejak tahun 2015, dengan alokasi dana mencapai Rp187,75 ...

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diamanatkan dalam UU No.4 tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah untuk memenuhi backlog perumahan dan menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seiring dengan segera diimplementasikannya Tapera, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan berbagai skema pembiayaan perumahan yang selama ini telah  berjalan (SSB, SBUM, FLPP) agar skema pembiayaan perumahan menjadi lebih efektif dan memenuhi aspek accessibility...