Pustaka Fiskal
  • Beranda
  • Koleksi
  • Kajian Fiskal
  • Tentang
  • Berita
  • Buku Tamu
  • Area Anggota

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Knowledge and Inspiration | Pustaka Fiskal


Hal. Awal Sebelumnya 6 7 8 9 10 Berikutnya Hal. Akhir

Wakaf Uang Sebagai Instrumen Pendalaman Pasar Keuangan Syariah: Strategi dan Peta Jalan

Industri keuangan syariah memiliki potensi besar, dengan berbagai variasi instrumen di dalamnya, untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan nasional dan meningkatkan stabilitasnya. Pasar keuangan yang dalam, yang dapat direpresentasikan oleh efisiensi, variasi, dan likuiditas produkproduknya, menjadi prasyarat utama terbentuknya alokasi modal yang optimal sehingga dapat menjadi basis bagi pertambahan sumber pembiayaan kegiatan ekonomi. Pasar keuangan yang dalam juga diharapkan dapat mendorong ...

Lanjutkan Membaca

KAJIAN: KEBIJAKAN SUBSIDI LPG TABUNG 3KG TEPAT SASARAN

Latar Belakang Sebagai konsekuensi dari program konversi minyak tanah (mitan) bersubsidi ke LPG tabung 3 kg bersubsidi, Pemerintah telah mengalokasikan subsidi LPG tabung 3 kg sejak tahun 2008. Dari tahun 2008 hingga tahun 2018, kebutuhan belanja subsidi LPG tabung 3 kg terus meningkat, dan tumbuh rata-rata 31,05% per tahun. Pada tahun 2018 belanja subsidi LPG tabung 3 kg telah menjadi komponen terbesar dalam subsidi energi, yang mencapai Rp58,14 triliun, atau 37,87% dari total subsidi energi ...

Lanjutkan Membaca

Optimalisasi PNBP Pelayanan Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki porsi yang yang besar dan strategis dalam struktur APBN khususnya PNBP lainnya. Secara umum PNBP pada Kemenkominfo berasal dari dua sumber utama yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBP Kemenkominfo masing-masing 92,8% dan 5,8%. Selain itu, PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan ...

Lanjutkan Membaca

Tata Kelola Investasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) pada BPJS Ketenagakerjaan

A. Latar Belakang Perkembangan dana pensiun di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber utama pembiayaan jangka panjang. Hal ini terjadi sebagaimana halnya di banyak negara. Sebagian besar dana pada industri dana pensiun umumnya bersumber dari program wajib (pilar ke-2 jaminan sosial masyarakat). Demikian juga halnya di Indonesia dimana dana kelolaan terbesar adalah aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan. ...

Lanjutkan Membaca

Kajian Pola Konsumsi Dan Beban PPN Kelas Menengah Indonesia

Pertumbuhan pengeluaran agregat konsumsi rumah tangga, yang merupakan proxy dari konsumsi, menyumbang porsi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat dianggap sebagai penentu tingkat pertumbuhan ekonomi dan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab dan memberikan bukti tentang dinamika pertumbuhan dan pola konsumsi masyarakat kelas menengah serta implikasinya terhadap penerimaan ...

Lanjutkan Membaca

Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko : Studi Kasus LPS Indonesia

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (i) mengidentifikasi indikator-indikator kinerja perbankan yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penetapan premi penjaminan simpanan berbasis risiko di Indonesia; (ii) mengestimasi besaran tarif (premi) berbasis risiko untuk masing-masing bank; dan (iii) mengestimasi beban biaya penjaminan (simpanan dan PRP) masing-masing bank.  Indikator-indikator terpilih yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif dan besaran premi penjaminan ...

Lanjutkan Membaca

Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan local taxing power melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (compliance) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah, diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai ...

Lanjutkan Membaca

Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Wakaf adalah filantrofi Islam tertinggi dalam bentuk Endowment Fund. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). Karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen ...

Lanjutkan Membaca

Kebijakan Skema Penyediaan Perumahan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Prajurit TNI/Polri

Latar Belakang Dalam beberapa kali Rapat Terbatas, masing-masing tanggal 6 November 2018, 13 November 2018, dan 21 Desember 2018, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Kerja bahwa pemerintah perlu menyediakan perumahan yang layak bagi Aparatur Sipi Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Hal ini dirasa perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla...

Lanjutkan Membaca

Enhanced Cooperation and Integration Between Indonesia and Timor-Leste

Executive Summary This Enhanced Cooperation and Integration between Indonesia and Timor-Leste— Scoping Study responds to requests by the governments of Indonesia and Timor-Leste made to the Asian Development Bank in February 2017. The request from the Government of Indonesia was driven by a desire to tackle spatial inequality and address poverty in the nation’s second-poorest province by emphasizing development from the margins. For Timor-Leste, the study supports Strategic ...

Lanjutkan Membaca

Disclaimer

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.


Pustaka Fiskal
  • Tentang
  • Kajian Fiskal
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pustaka Fiskal menyediakan koleksi buku-buku publikasi BKF, buku-buku umum, kajian, dokumen, kliping surat kabar, kumpulan peraturan, serta beberapa surat kabar/majalah secara elektronik (e-paper).

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Badan Kebijakan Fiskal - Powered by SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik