Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah telah memberikan dukungan dana berupa pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBN. Dana Otsus tersebut merupakan salah satu jenis belanja Transfer Ke Daerah dalam APBN yang besarannya ditentukan dalam persentase ...
Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi komunitas desa. Dana Desa yang berasal dari APBN dialokasikan guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan melalui pemberian kesempatan untuk pemerintah desa mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Penyaluran Dana Desa sudah dilakukan sejak tahun 2015, dengan alokasi dana mencapai Rp187,75 ...
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diamanatkan dalam UU No.4 tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah untuk memenuhi backlog perumahan dan menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seiring dengan segera diimplementasikannya Tapera, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan berbagai skema pembiayaan perumahan yang selama ini telah berjalan (SSB, SBUM, FLPP) agar skema pembiayaan perumahan menjadi lebih efektif dan memenuhi aspek accessibility...
Ringkasan Eksekutif Peran Indonesia dalam ekonomi global dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan skala perekonomian Indonesia. Sebagai pemilik ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta 16 besar dunia, Indonesia perlu menyikapi perubahan kemampuan ekonomi tersebut dengan cermat. Sejarah mengajarkan bahwa ketika ekonomi berkembang, strategi juga perlu berubah. Menyikapi perubahan posisi dan peran Indonesia pada tatanan ekonomi global, kebijakan kerja sama ekonomi dan ...
Latar Belakang Indonesia memiliki target bauran energi yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan optimalisasi bauran energi primer dengan peran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, sepanjang keekonomiannya dipenuhi. Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) ini diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Presiden 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kontribusi sektor ketenagalistrikan (...
Energi baru dan terbarukan (EBT) berperan penting dalam meningkatkan ketahanan energi dan dekarbonisasi ekonomi global. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014. Sesuai PP tersebut, bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan mencapai 31% pada tahun 2050. Target ini setara dengan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 45 GW dari total kapasitas 135 GW pada tahun ...
Di tahun 2018, PKRB berhasil menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi PARB merupakan manisfestasi dari upaya untuk mengelola berbagai isu yang terkait dengan PARB baik di tingkat nasional dan internasional, serta menentukan peta jalan kebijakan PARB Indonesia ke depan. Strategi ini juga mencakup peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam PARB. Strategi PARB muncul dipicu dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko ...
Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) merupakan perjanjian dengan konten yang komprehensif atas akses pasar dan kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk didalamnya investasi antar dua negara/kawasan yang berkontribusi bagi pertumbuhan perdagangan antar kedua belah pihak secara khusus dan global secara umum. Skema kerja sama perdagangan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Indonesia karena melibatkan mitra yang merupakan ekonomi terbesar ...
Berbagai program bantuan sosial (bansos) telah diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Sejak reformasi, transformasi serta perbaikan mekanisme program-program tersebut juga telah dilakukan. Selama empat tahun terakhir, pemerintah memfokuskan empat program utama bansos, yaitu bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), bansos pangan, dan bantuan iuran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN...
Kawasan berikat dikembangkan untuk menanggapi dinamika perkembangan ekonomi dan juga perdagangan internasional Indonesia. Pangestu dan Rahardja (2005) mencatat bahwa ada fase transformasi dalam perdagangan internasional dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1970–1985 yang merupakan periode oil boom, puncak produksi dan kenaikan harga minyak memberikan pendapatan dan devisa yang besar untuk Indonesia. Minyak bumi merupakan komoditas ekspor terbesar selama periode tersebut ...
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.