Ringkasan Eksekutif Peran Indonesia dalam ekonomi global dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan skala perekonomian Indonesia. Sebagai pemilik ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta 16 besar dunia, Indonesia perlu menyikapi perubahan kemampuan ekonomi tersebut dengan cermat. Sejarah mengajarkan bahwa ketika ekonomi berkembang, strategi juga perlu berubah. Menyikapi perubahan posisi dan peran Indonesia pada tatanan ekonomi global, kebijakan kerja sama ekonomi dan ...

Latar Belakang Indonesia memiliki target bauran energi yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan optimalisasi bauran energi primer dengan peran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, sepanjang keekonomiannya dipenuhi. Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) ini diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Presiden 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kontribusi sektor ketenagalistrikan (...

Energi baru dan terbarukan (EBT) berperan penting dalam meningkatkan ketahanan energi dan dekarbonisasi ekonomi global. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014. Sesuai PP tersebut, bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan mencapai 31% pada tahun 2050. Target ini setara dengan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 45 GW dari total kapasitas 135 GW pada tahun ...

Di tahun 2018, PKRB berhasil menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi PARB merupakan manisfestasi dari upaya untuk mengelola berbagai isu yang terkait dengan PARB baik di tingkat nasional dan internasional, serta menentukan peta jalan kebijakan PARB Indonesia ke depan. Strategi ini juga mencakup peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam PARB. Strategi PARB muncul dipicu dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko ...

Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) merupakan perjanjian dengan konten yang komprehensif atas akses pasar dan kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk didalamnya investasi antar dua negara/kawasan yang berkontribusi bagi pertumbuhan perdagangan antar kedua belah pihak secara khusus dan global secara umum. Skema kerja sama perdagangan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Indonesia karena melibatkan mitra yang merupakan ekonomi terbesar ...

Berbagai program bantuan sosial (bansos) telah diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Sejak reformasi, transformasi serta perbaikan mekanisme program-program tersebut juga telah dilakukan. Selama empat tahun terakhir, pemerintah memfokuskan empat program utama bansos, yaitu bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), bansos pangan, dan bantuan iuran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN...

Kawasan berikat dikembangkan untuk menanggapi dinamika perkembangan ekonomi dan juga perdagangan internasional Indonesia. Pangestu dan Rahardja (2005) mencatat bahwa ada fase transformasi dalam perdagangan internasional dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1970–1985 yang merupakan periode oil boom, puncak produksi dan kenaikan harga minyak memberikan pendapatan dan devisa yang besar untuk Indonesia. Minyak bumi merupakan komoditas ekspor terbesar selama periode tersebut ...

Latar Belakang Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan keuangan syariah global berjalan begitu pesat. Untuk mengikuti dan menangkap peluang perkembangan pasar keuangan syariah, banyak negara melakukan kebijakan insentif pengembangan. Tren yang sekarang berjalan adalah peningkatan produk keuangan syariah berupa obligasi syariah atau sukuk. Tren perkembangan sukuk di tingkat global juga direspons oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan berbagai insentif, salah satunya adalah wacana ...

Latar Belakang Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni seluruh pelaku usaha sektor keuangan diwajibkan membayar iuran (pungutan), termasuk profesi penunjang. Tujuan kebijakan pungutan tidak hanya digunakan dalam membiayai kegiatan operasional OJK, tetapi akan dikembalikan kepada pelaku (recycling) berupa pengaturan dan pengawasan yang lebih baik. Dengan adanya target penerimaan pungutan, diharapkan ...

Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan utama dalam pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu 2010-2015 terlihat bahwa kontribusi penerimaan perpajakan bagi pendapatan negara mengalami kenaikan dari 72,7% menjadi 82,3%. Namun demikian, saat ini penerimaan perpajakan di Indonesia sedang mengalami tren perlambatan. Perlambatan yang paling signifikan terjadi pada sisi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang...