Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya membangun di segala bidang. Untuk mendukung pembangunan tersebut diperlukan sebuah arah dan visi pembangunan nasional. Adapun visi pembangunan nasional periode tahun 2005 – 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mencapai visi tersebut tidaklah mudah. Hal tersebut disebabkan banyaknya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Salah satu diantaranya adalah isu dari Food Agriculture Organisation (FAO) beberapa tahun terakhir ...

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah dilanda oleh beberapa krisis keuangan yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan ekonomi dan ketidakstabilan sistem keuangan. Setiap krisis bermula dari pemicu yang berbeda, misalnya krisis 1998 yang disebabkan oleh krisis nilai tukar dan krisis 2008 yang disebabkan oleh sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Oleh karena itu, keberadaan Early Warning System (EWS) sistem keuangan sebagai alat untuk memberikan peringatan dini akan datangnya sebuah...

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki aktivitas perekonomian yang cukup tinggi. Kinerja perekonomian nasional yang tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi yang cukup kuat sebagai fundamental perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 mencapai 5,8 persen didukung oleh sektor konsumsi dan Investasi/PMTB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi merupakan salah satu variable yang memiliki peran cukup besar, setelah ...

Besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung APBN belakangan ini semakin membuat APBN menjadi tidak begitu leluasa (fiscal space menjadi sangat sempit). Pada tahun 2013, besaran subsidi BBM sudah mencapai Rp200 triliun atau sekitar 13 persen dari jumlah penerimaan APBN. Setelah kenaikan harga BBM pada medio 2013, ternyata jumlah subsidi yang dianggarkan dalam tahun 2014 juga tidak berubah banyak. Apalagi jika jumlah tersebut ditambah dengan jumlah subsidi listrik, maka ...

Komite tetap pemantauan pinjaman dan hibah luar negeri dibentuk untuk melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi atas kinerja dan pengelolaan hutang pemerintah dari lembaga pembiayaan multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Islam. Dalam tahun 2014 komite melakukan kegiatan pendahuluan berupa konsolidasi data dan informasi melalui kegiatan pertukaran data, diskusi terbatas (Focus Group Discussion) atas perkembangan dan kinerja pinjaman dan hibah Bank Dunia ...

Laporan ini memaparkan opsi kebijakan fiskal untuk sektor energi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penyusunan laporan hasil kajian ini berdasarkan pada hasil penelitian dari tiga puluh empat kajian yang berkaitan dengan kebijakan fiskal Indonesia di sektor energi. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) di Kementerian Keuangan dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan energi dan mendukung pembangunan ...

Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam satu dasawarsa terakhir. Hal ini dapat terlihat antara lain dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Pada tahun 2004, PDB per kapita Indonesia (berdasarkan harga konstan tahun 2000) adalah sebesar Rp. 7.561.379,61. Dalam waktu 10 tahun angka tersebut meningkat menjadi Rp. 11.134.017,58 atau meningkat sebesar 52,73 persen. Tingkat pertumbuhan PDB mencapai 5,76 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa dan ...

Energi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, bahkan dapat dikatakan mendekati wajib dipenuhi mengingat peran penting dan strategisnya energi dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Energi dalam perspektif ekonomi merupakan input utama dalam suatu proses produksi barang atau jasa dan distribusi barang/jasa tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, energi digunakan untuk mengoperasikan mesin oven roti, dan menggerakan mobil pengangkut ...

Dalam transfer ke daerah, setidaknya terdapat tiga jenis kebijakan insentif, yaitu: (i) Dana Insentif Daerah (DID); (ii) insentif dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Pusat; dan (iii) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Kebijakan-kebijakan insentif tersebut telah berlangsung cukup lama dan dana APBN yang dialokasikan untuk masing-masing jenis insentifnya relatif cukup besar. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dana APBN untuk ketiga jenis ...

Salah satu tantangan dalam menyusun strategi dan program kebijakan pemberian subsidi bahan bakar adalah persoalan ketepatan sasaran dan keadilan. Hasil kajian Bank Dunia (2010) menunjukkan  bahwa 77 % alokasi subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok 25 % rumah tangga dengan pengeluaran per bulan tertinggi. Sementara, 25 % kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbawah hanya menikmati subsidi BBM sekitar 15 %. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme subsidi BBM yang berjalan hingga tahun ...