Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 3 UU 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) juga menyebutkan bahwa SDA dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan SDA harus dilakukan secara bijaksana dan diolah secara seimbang antara pasokan dan kebutuhan. ...
Latar Belakang Mata rantai industri baja meliputi semua proses yang diperlukan untuk mengubah bahan baku (terutama batubara, bijih besi, listrikdan skrap) menjadi produk baja jadi. Secara umum,infrastruktur berikut ini diperlukanuntuk memproduksibaja(EPA, 1995): Cokeoven, Sinter and pellet plants, Blast furnaces, Steel furnaces, dan Rolling and finishing mills.Secara umum, proses produksi baja dapat dibedakan menurut bahan baku dan teknologi yang digunakan. Untuk bahan baku iron ore dan coke, ...
Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN-P 2015 telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5.8%. Di sisi lain, beberapa lembaga lainnya seperti IMF dan World Bank telah melakukan koreksi negatif pertumbuhan global di tahun 2015. Pelemahan perekonomian Cina sebagai kekuatan ekonomi kedua dan penurunan harga beberapa komoditas di pasar internasional, merupakan beberapa faktor penyebab perlambatan ekonomi di awal tahun 2015. Dari fakta yang terjadi, hingga triwulan I tahun 2015 Indonesia...
Sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan multi nasional yang beroperasi di negara-negara lain, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi penting untuk dilakukan oleh suatu negara. Persoalan yang timbul dengan beroperasinya perusahaan multinasional di negara lain adalah negara mana yang berhak untuk memungut pajak terhadap perusahaan multinasional tersebut, apakah negara di mana perusahaan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak, ataukan negara di mana perusahaan tersebut ...
Dalam upaya mendorong masuknya investasi langsung asing (foreign direct investment), pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi dan upaya guna membuat para investor merasa aman dan terjamin selama berinvestasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan mengikatkan diri dalam perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties-BITs)—atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)—dengan negara mitra ...
Pembahasan kajian mengenai Posisi Indonesia Dalam Pembentukan Asian Infrastructure Bank (AIIB) terdiri dari 5 bab yang meliputi: i) pendahuluan; ii) gambaran kebutuhan dan sumber pendanaan infrastruktur; iii) proses pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank; iv) analisis keterlibatan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan AIIB; dan v) kesimpulan. Berikut akan diuraikan secara ringkas paparan dalam setiap bab yang terdapat dalam kajian ini. I. Pendahuluan RRT merupakan salah satu ...
Dalam pemeringkatan World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia mengalami lompatan besar dari peringkat 50 menjadi 38. Lompatan peringkat ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia, dan hanya dikalahkan oleh Ekuador dan Lesotho. Namun, lompatan peringkat Indonesia tersebut baru mendekati peringkat negara-negara ASEAN lain, terutama negara Singapore, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Hal ini memicu pertanyaan besar, yaitu apakah Indonesia siap dalam menghadapi Masyarakat ...
Output gap di definisikan sebagai selisih antara output aktual dengan output potensial. Output aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya, sedangkan output potensial adalah nilai output perekonomian yang optimum yang dapat dianggap permanen dan berkelanjutan (sustainable) dalam jangka menengah tanpa adanya kejutan (shock) dan tekanan inflasi. Dengan demikian output gap dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan kelebihan permintaan (excess demand) atau kelebihan penawaran (...
Shock (baik yang bersumber dari internal maupun eksternal) dapat menyebabkan fluktuasi atau volatilitas dalam perekonomian yang dalam jangka panjang, fluktuasi tersebut akan membentuk suatu siklus bisnis (business cycle) berupa naik-turunnya perekonomian yang sangat mungkin akan terulang kembali di masa datang. Kesalahan mengantisipasi shock/tekanan dapat menyebabkan ketidaktepatan kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang diambil pada saat yang kurang tepat dapat menyebabkan tidak ...
Kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah dimulai sejak disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. ...
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.