Pustaka Fiskal
  • Beranda
  • Koleksi
  • Kajian Fiskal
  • Tentang
  • Berita
  • Buku Tamu
  • Area Anggota

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Knowledge and Inspiration | Pustaka Fiskal


Hal. Awal Sebelumnya 16 17 18 19 20 Berikutnya Hal. Akhir

Energi Nasional: Arah Kebijakan, Kinerja, dan Hambatan Pelaksanaannya

Energi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, bahkan dapat dikatakan mendekati wajib dipenuhi mengingat peran penting dan strategisnya energi dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Energi dalam perspektif ekonomi merupakan input utama dalam suatu proses produksi barang atau jasa dan distribusi barang/jasa tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, energi digunakan untuk mengoperasikan mesin oven roti, dan menggerakan mobil pengangkut ...

Lanjutkan Membaca

Evaluasi Kebijakan Insentif dalam Transfer ke Daerah

Dalam transfer ke daerah, setidaknya terdapat tiga jenis kebijakan insentif, yaitu: (i) Dana Insentif Daerah (DID); (ii) insentif dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Pusat; dan (iii) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Kebijakan-kebijakan insentif tersebut telah berlangsung cukup lama dan dana APBN yang dialokasikan untuk masing-masing jenis insentifnya relatif cukup besar. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dana APBN untuk ketiga jenis ...

Lanjutkan Membaca

Kajian Mekanisme Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran

Salah satu tantangan dalam menyusun strategi dan program kebijakan pemberian subsidi bahan bakar adalah persoalan ketepatan sasaran dan keadilan. Hasil kajian Bank Dunia (2010) menunjukkan  bahwa 77 % alokasi subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok 25 % rumah tangga dengan pengeluaran per bulan tertinggi. Sementara, 25 % kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbawah hanya menikmati subsidi BBM sekitar 15 %. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme subsidi BBM yang berjalan hingga tahun ...

Lanjutkan Membaca

Target Pajak 16% Tax Ratio Tahun 2019 Harus Tercapai: Untuk konsolidasi pemerintahan baru

Reformasi sistem perpajakan nasional telah dimulai sejak tahun 1983. Walaupun proses reformasi terus berlanjut, kinerja reformasi perpajakan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penerimaan negara melalui DJP hanya tumbuh karena secara alami PDB juga tumbuh bahkan lebih baik dibanding penerimaan pajak secara total. Data tahun 2013 menunjukan bahwa pertumbuhan penerimaan DJP berada di bawah pertumbuhan PDB nominal. Bahkan, selama lima tahun terakhir (2008-2013) trendnya semakin menurun ...

Lanjutkan Membaca

Gambaran Umum Sukuk Korporasi di Indonesia Periode 2011 s.d. 2015

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan di berbagai negara, tidak hanya di negara kawasan Timur Tengah, namun juga di kawasan Asia seperti Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pasar modal syariah juga mengalami perkembangan yang cukup pesat di beberapa negara di Eropa seperti Inggris dan Jerman. Di Indonesia, perkembangan pasar modal syariah diawali dengan penerbitan reksa dana syariah pada tahun 1997 dan diikuti dengan pembentukan...

Lanjutkan Membaca

Kinerja Makro Sektor Keuangan, Efisiensi dan Stabilitas Finansial Indonesia

Pembangunan sektor finansial menjadi hal strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan suatu negara. Salah satu metode pengukuran yang valid dan obyektif untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan sektor keuangan telah dicapai adalah dengan menggunakan indikator-indikator dalam Kerangka Matriks 4x2 Benchmarking Sistem Finansial yang dikembangkan Cihak, Demirguc-Kunt, Feyen, dan Levine (2012). Dalam kerangka matriks tersebut disebutkan beberapa karakteristik sistem finansial utama, dan ...

Lanjutkan Membaca

Konsepsi Pendanaan Regional untuk Bencana Alam

Banyaknya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana alam di Indonesia yang tidak sebanding dengan dana cadangan bencana pada APBN tiap tahunnya, memaksa Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menutupi kebutuhan pendanaan ini dengan pembiayaan melalui hibah/pinjaman dari mitra pembangunan/Non-Government Organization (NGO) internasional. Industri perasuransian di tanah air pun telah ikut terlibat, antara lain melalui penyediaan asuransi bencana. Namun, baik hibah/pinjaman maupun sistem...

Lanjutkan Membaca

Klausul Ekspropriasi : Menarik Investor Asing Versus Independensi Kebijakan

Sebagai salah satu klausul yang umum dicantumkan dalam perjanjian internasional, klausul ekspropriasi  memiliki konsekuensi baik hukum maupun finansial bagi suatu negara. Klausul ekspropriasi sendiri bertujuan melindungi dan memberikan kepastian hukum atas suatu penanaman modal di suatu negara sehingga investor yang akan menanamkan modalnya di suatu negara memperoleh keyakinan bahwa investasinya aman dalam jangka panjang .  Namun demikian, bagi pemerintah negara domisili, klausul ini &...

Lanjutkan Membaca

Economic Turbulence and the Indonesian Economy

Indonesia has had an open economy since the early 1970s when the government liberalized capital controls amid stable inflation and modest fiscal deficits (Hill 1996). Meanwhile, open domestic economies are susceptible to external shocks such as large short-term capital movements. As a result, we might expect that Indonesia’s liberal markets would make the economy more vulnerable to international shocks than its less-open neighbors such as the People’s ...

Lanjutkan Membaca

Program Pendukung Rendah Karbon untuk Kementerian Keuangan Indonesia

Tujuan dari studi isu-isu dasar ini adalah untuk mendukung Pusat Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan dalam rangka identifikasi isu-isu yang mendukung penyusunan kebijakan rendah karbon yang efektif di Indonesia. Lingkup studi adalah untuk mereview pengaturan fiskal eksisting terkait dengan transportasi komuter berbasis rel di wilayah Jabodetabek dan untuk menguraikan isu-isu dan opsi-opsi dalam rangka reformasi bidang ...

Lanjutkan Membaca

Disclaimer

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.


Pustaka Fiskal
  • Tentang
  • Kajian Fiskal
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pustaka Fiskal menyediakan koleksi buku-buku publikasi DJSEF, buku-buku umum, kajian, dokumen, kliping surat kabar, kumpulan peraturan, serta beberapa surat kabar/majalah secara elektronik (e-paper).

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Badan Kebijakan Fiskal - Powered by SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik