Keputusan kebijakan dalam sebuah sistem demokrasi tidak dilakukan oleh satu badan atau segelintir elit ekonomi yang dominan, melainkan dengan melibatkan multiplicity of participants dalam sebuah pemerintahan. Dengan asumsi ini, banyak negara mencoba mengadopsi nilai-nilai universal tertentu dalam proses pemerintahan agar dipandang sebagai 'pemerintahan yang baik'. Nilai-nilai universal tersebut diantaranya adalah: “Partisipasi” – mendorong masyarakat luas untuk ikut serta dalam...

Di dalam skema kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta, pemahaman tentang distribusi risiko terutama di dalam pendistribusian risiko diantara para pihak yang bekerjasama menjadi suatu hal yang krusial. Dalam pendistribusian risiko tersebut sangat diperlukan state of the art dalam mengidentifikasi risiko sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko, ditegaskan bahwa sebaiknya pengelolaan risiko ...

Executive Summary Regional Financial Arrangement (RFA) yang ada pada umumnya didirikan pasca krisis keuangan yang melanda kawasan masing-masing. Krisis keuangan menyadarkan akan adanya interdependensi regional dan biaya besar saat mengalami krisis keuangan yang sulit ditanggung secara mandiri. Ketidak puasan terhadap IMF dalam pelaksanaan bantuan semasa krisis keuangan juga berkontribusi terhadap motif pendirian RFA. RFA merupakan bagian dari Global Safety Nets dalam menghadapi krisis ...

This Green Planning and Budget (GPB) Strategy reflects growing concerns about Indonesia’s impressive record on economic growth which is vulnerable to environmental risks associated with climate change and the losses and degradation of natural resources. The preparation of the GPB Strategy was driven by the need for the Government of Indonesia to fulfil its commitment to implement Presidential Regulation no.61/2011 on the National Action Plan for the Reduction of Greenhouse Gas Emissions...

Sejalan dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi, perusahaan multi nasional berkembang dengan pesat, dengan wilayah operasi di banyak negara. Perusahaan-perusahaan ini berupaya mendapatkan keuntungan yang besar antara lain dari luasnya pasar, rendahnya biaya bahan baku, hingga rendahnya tingkat pajak yang harus dibayar. Untuk menekan pengeluaran pajak, diduga banyak perusahaan multinasional yang memindahkan keuntungan dari ...

Landasan kebijakan pemerintah mengendalikan ekspor minyak sawit dengan mengenakan pajak ekspor adalah menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran domestik. Selain tingginya harga minyak goreng berdampak pada inflasi, pemerintah bermaksud menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dalam perkembangannya jenis minyak sawit yang dikenakan pajak ekspor makin bertambah karena inovasi produk dari pelaku usaha dan meluasnya jenis permintaan dari konsumen. Tujuan ...

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai dimaksud terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012 yang mulai berlaku efektif per tanggal 25 Desember 2012 dengan besaran tarif sebagaimana tercantum pada tabel I. Pada tahun 2014, ...

Isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menarik perhatian banyak negara di dunia akhir-akhir ini. Begitu pula dengan negara-negara anggota G20 yang telah membahas isu ini secara intensif pada tahun 2014 di bawah Presidensi Australia. Hal ini dikarenakan implementasi BEPS dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem perpajakannya, serta dapat mendorong terciptanya unfairness di dalam perekonomian global.  Perbedaan ...

Visi misi pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo di sektor pertanian adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan dan tidak bergantung pada impor pangan. Suatu bangsa tidak akan mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan jika terus menerus bergantung pada impor. Kemampuan negara dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduknya merupakan tujuan kedaulatan pangan. Hal ini karena pertanian dan pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Hingga saat ini, ...

Dalam satu dekade terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan yang sangat besar, menjadi hampir empat kali lipatnya. Total Belanja Negara yang pada tahun 2004 hanya sebesar Rp427,2 triliun meningkat menjadi Rp1.639,4 triliun pada tahun 2013. Dalam dokumen Rancangan APBN Perubahan 2014, angka belanja ini kembali meningkat menjadi Rp1.849,5 triliun. Total belanja pemerintah ini memberikan kontribusi antara 16,2% - 19,9% dari total ...