Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dihadapkan pada permasalahan krisis pangan. Berdasarkan data dari United Nation World Programme tahun 2008,  tingkat kerentanan pangan terjadi pada hampir semua negara di dunia. Kerentanan tertinggi terjadi pada sebagian besar negara-negara berkembang seperti negara-negara di benua Afrika dan Asia. Indonesia masuk pada kategori negara dengan resiko kerentanan pangan sedang. Kerentanan pangan dunia tersebut didukung oleh data perkiraan neraca pangan ...

Dana bergulir dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 terdapat 5 BLU yang mendapatkan alokasi dana bergulir oleh pemerintah yaitu BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H), BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Lembaga Pengelola Dana ...

Ketersediaan kedelai dalam negeri lebih banyak dipenuhi dari impor daripada produksi dalam negeri. Dalam periode tahun 2005 s.d. 2013, besarnya impor kedelai rata-rata sebesar 69,5 persen dari ketersediaan dalam negeri. Sedangkan besarnya produksi kedelai dalam negeri rata-rata hanya 30,5 persen. Besarnya impor tersebut menyebabkan stabilitas harga kedelai dalam negeri dipengaruhi oleh harga dan produksi kedelai di tingkat global serta faktor ketidakpastian iklim berupa kekeringan di Amerika ...

Keputusan kebijakan dalam sebuah sistem demokrasi tidak dilakukan oleh satu badan atau segelintir elit ekonomi yang dominan, melainkan dengan melibatkan multiplicity of participants dalam sebuah pemerintahan. Dengan asumsi ini, banyak negara mencoba mengadopsi nilai-nilai universal tertentu dalam proses pemerintahan agar dipandang sebagai 'pemerintahan yang baik'. Nilai-nilai universal tersebut diantaranya adalah: “Partisipasi” – mendorong masyarakat luas untuk ikut serta dalam...

Di dalam skema kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta, pemahaman tentang distribusi risiko terutama di dalam pendistribusian risiko diantara para pihak yang bekerjasama menjadi suatu hal yang krusial. Dalam pendistribusian risiko tersebut sangat diperlukan state of the art dalam mengidentifikasi risiko sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko, ditegaskan bahwa sebaiknya pengelolaan risiko ...

Executive Summary Regional Financial Arrangement (RFA) yang ada pada umumnya didirikan pasca krisis keuangan yang melanda kawasan masing-masing. Krisis keuangan menyadarkan akan adanya interdependensi regional dan biaya besar saat mengalami krisis keuangan yang sulit ditanggung secara mandiri. Ketidak puasan terhadap IMF dalam pelaksanaan bantuan semasa krisis keuangan juga berkontribusi terhadap motif pendirian RFA. RFA merupakan bagian dari Global Safety Nets dalam menghadapi krisis ...

This Green Planning and Budget (GPB) Strategy reflects growing concerns about Indonesia’s impressive record on economic growth which is vulnerable to environmental risks associated with climate change and the losses and degradation of natural resources. The preparation of the GPB Strategy was driven by the need for the Government of Indonesia to fulfil its commitment to implement Presidential Regulation no.61/2011 on the National Action Plan for the Reduction of Greenhouse Gas Emissions...

Sejalan dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi, perusahaan multi nasional berkembang dengan pesat, dengan wilayah operasi di banyak negara. Perusahaan-perusahaan ini berupaya mendapatkan keuntungan yang besar antara lain dari luasnya pasar, rendahnya biaya bahan baku, hingga rendahnya tingkat pajak yang harus dibayar. Untuk menekan pengeluaran pajak, diduga banyak perusahaan multinasional yang memindahkan keuntungan dari ...

Landasan kebijakan pemerintah mengendalikan ekspor minyak sawit dengan mengenakan pajak ekspor adalah menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran domestik. Selain tingginya harga minyak goreng berdampak pada inflasi, pemerintah bermaksud menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dalam perkembangannya jenis minyak sawit yang dikenakan pajak ekspor makin bertambah karena inovasi produk dari pelaku usaha dan meluasnya jenis permintaan dari konsumen. Tujuan ...

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai dimaksud terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012 yang mulai berlaku efektif per tanggal 25 Desember 2012 dengan besaran tarif sebagaimana tercantum pada tabel I. Pada tahun 2014, ...