Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mencengangkan dunia di tengah krisis ekonomi global, dimana negara ini tercatat sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi setelah China. Pendapatan per kapita Indonesia juga tumbuh sebesar 17,7 persen pada tahun 2011.4 Bahkan, PDB Indonesia (US$845 miliar) menempati urutan ke-16 PDB terbesar di dunia, menggeser posisi Belanda (US$840 miliar). Sementara itu, lingkungan makro ekonomi Indonesia berada pada posisi ke-23 ...

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan dana untuk pembangunan menjadi semakin besar. Bappenas mengindikasikan bahwa tidak kurang dari USD 150 miliar diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga tahun 2014. Untuk memenuhi tantangan pendanaan tersebut, Pemerintah telah membuka pintu keada pihak swasta untuk lebih terlibat. Salah satu pintu yang dibukakan adalah pintu kerjasama yang bernama Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau ...

Reformasi jaminan sosial di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang. Semenjak tonggak baru lahirnya jaminan sosial nasional melalui Undang-undang (UU) No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu tujuh tahun untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu dengan disahkannya UU No. 24/2011. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan mulai efektif pada 1 Januari 2014 dan Jaminan Ketenagakerjaan akan mulai efektif paling lambat mulai 1 Juli 2015. SJSN diharapkan ...

Pelaporan tax expenditure dalam kerangka anggaran pemerintah sekarang ini semakin terlihat di banyak negara. Negara anggota OECD telah mulai melaporkan tax expenditure dalam dokumen anggaran yang umumnya untuk keperluan transparansi dan pengambilan keputusan. Namun sayangnya, tax expenditure belum banyak dipahami oleh pemerintah maupun masyarakat. Di indonesia sendiri terminologi tax expenditure ini pun masih baru dan belum banyak mendengar terlebih memahaminya. Tulisan ini dimaksudkan sebagai ...

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) dikenal adanya penggolongan barang dan jasa berdasarkan perlakuan PPN yang diterapkan, dengan ikhtisar sebagai berikut: Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, barang hasil pertanian tidak termasuk dalam barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan demikian ...

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan suatu kesepakatan dua negara dalam rangka mengatur hak pemajakan di antara keduanya. Dalam hal ini, Surahmat (2000) menyatakan bahwa P3B merupakan rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak pemajakan. Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara. Pada dasarnya, P3B menyelesaikan permasalahan ...

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku seharusnya sebagian besar digunakan untuk mencapai pengurangan emisi karbon di daerah untuk mencapai sasaran RAD GRK bidang kehutanan. Walaupun dasar hukumnya sudah jelas dan mengikat para pihak terkait, dalam pelaksanaannya DAK Kehutanan sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk mengendalikan program nasional untuk mengurangi emisi karbon pada tingkat daerah. Sejak tahun 2010 kebutuhan akan dana DAK Kehutanan terus ...

Karet dan produk dari karet merupakan salah satu produk unggulan penghasil devisa negara.  Saat ini Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar bersaing dengan Thailand.  Di satu sisi, ekspor komoditas unggulan tersebut telah menyumbang devisa bagi negeri ini, termasuk penyerapan tenaga kerja dan membantu pelestarian lingkungan alam.  Dari data BPS (2011), tercatat bahwa sampai dengan tahun 2010 total ekspor produk yang mepunyai Harmonize System (HS) 40 ini sebesar USD 9,373 ...

Industri perbankan adalah industri  yang unik bila dibandingkan dengan industri lainnya. Seperti industri lainnya yang berorientasi laba (profit oriented), industri ini juga menjalankan peran pengawasan (monitoring) terhadap debitur, di sisi lain industri ini juga di-monitor oleh deposan, termasuk oleh regulator  dan lembaga penjamin simpanan.  Deposan tidak memonitor secara langsung penggunaan dana yang ditempatkan ke debitur, namun lembaga perbankan yang memonitor debitur ...

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk membangun struktur ekonomi dengan mempertimbangkan keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan ...