Pustaka Fiskal
  • Beranda
  • Koleksi
  • Kajian Fiskal
  • Tentang
  • Berita
  • Buku Tamu
  • Area Anggota

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Knowledge and Inspiration | Pustaka Fiskal


Hal. Awal Sebelumnya 21 22 23 24 25 Berikutnya Hal. Akhir

BEPS Dalam Kerangka Kerja Sama G20 Dan Implementasinya Kepada Indonesia

Isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menarik perhatian banyak negara di dunia akhir-akhir ini. Begitu pula dengan negara-negara anggota G20 yang telah membahas isu ini secara intensif pada tahun 2014 di bawah Presidensi Australia. Hal ini dikarenakan implementasi BEPS dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem perpajakannya, serta dapat mendorong terciptanya unfairness di dalam perekonomian global.  Perbedaan ...

Lanjutkan Membaca

Pembagian Pembayaran Premi Asuransi Pertanian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Visi misi pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo di sektor pertanian adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan dan tidak bergantung pada impor pangan. Suatu bangsa tidak akan mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan jika terus menerus bergantung pada impor. Kemampuan negara dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduknya merupakan tujuan kedaulatan pangan. Hal ini karena pertanian dan pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Hingga saat ini, ...

Lanjutkan Membaca

Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya

Dalam satu dekade terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan yang sangat besar, menjadi hampir empat kali lipatnya. Total Belanja Negara yang pada tahun 2004 hanya sebesar Rp427,2 triliun meningkat menjadi Rp1.639,4 triliun pada tahun 2013. Dalam dokumen Rancangan APBN Perubahan 2014, angka belanja ini kembali meningkat menjadi Rp1.849,5 triliun. Total belanja pemerintah ini memberikan kontribusi antara 16,2% - 19,9% dari total ...

Lanjutkan Membaca

Memilih Skema Asuransi Pertanian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan bahwa negara harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu kondisi lingkungan petani yang terjadi saat ini seperti meningkatnya perubahan iklim, kerentanan bencana alam, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani memang membuat petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. ...

Lanjutkan Membaca

Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini ...

Lanjutkan Membaca

Politik Subsidi (Energi): Ujian Leadership Bagi Siapa Pun Presiden RI

Di penghujung masa pemerintahan SBY-Boediono, pemerintah dan DPR menyepakti kendalikan beban subsidi BBM dalam APBN yang trendnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu hasil kesepakatannya adalah kuota BBM bersubsidi tahun 2014 dibatasi sebesar 46 juta kiloliter tanpa memberi kemungkinan penambahan kuota. Dengan batasan ini, total subsidi energi (BBM+Listrik) sebesar Rp 453,3 triliun atau naik sekitar 53,4 triliun dibandingkan dengan APBNP-2013 sebesar Rp 299,8 triliun[1]. Apabila ...

Lanjutkan Membaca

Sektor Pertanian: Perlu Upaya Akselerasi Pertumbuhan

Pembangunan ekonomi selama setengah abad terakhir telah berhasil mengubah struktur perekonomian Indonesia dari perekonomian yang berbasis kepada sektor pertanian menjadi perekonomian yang berbasis pada sektor industri. Hal ini terlihat jelas dalam data kontribusi sektoral utama sebagaimana tergambar dalam Grafik 1. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian menurun tajam, dari sebesar 56,3% pada tahun 1962 menjadi hanya 14,7% pada tahun 2011, bahkan sempat turun pada level 13% pada tahun ...

Lanjutkan Membaca

Direct Lending Kepada BUMN Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dewasa ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan nasional. Berdasarkan data Bappenas yang diambil dari draft naskah teknoraktik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, tidak kurang dari Rp5.452 triliun dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi di bidang infrastruktur prioritas termasuk sektor transportasi (darat, udara dan laut), ...

Lanjutkan Membaca

Possible Impact Of The Abe-Kuro Monetary Expansion On The Indonesian Economy

Abstract Abenomics, the economic policies of Japan, which recently has been changed into “Abe-Kuro” referring to the Prime Minister and the Governor of the Central Bank, consists of monetary policy, fiscal policy and growth package. It is meant to resolve Japan’s low economic growth and deflation. This short note is trying to see the impact of one of the policies, which is the expansion monetary policy, on the Indonesian economy, in particular on the exchange rate and the ...

Lanjutkan Membaca

Pengaruh Pariwisata Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Sejak tanggal 14 Agustus 1997 hingga sekarang, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang penuh atau bebas (freely floating system). Dalam sistem tersebut, pergerakan nilai tukar cenderung fluktuatif dan semakin sulit diprediksi. Karena pergerakan nilai tukar lebih dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, tanpa ada lagi intervensi otoritas moneter. Permintaan terhadap valuta asing sangat dipengaruhi oleh kebutuhan para pelaku ekonomi terhadap valuta asing ...

Lanjutkan Membaca

Disclaimer

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.


Pustaka Fiskal
  • Tentang
  • Kajian Fiskal
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pustaka Fiskal menyediakan koleksi buku-buku publikasi DJSEF, buku-buku umum, kajian, dokumen, kliping surat kabar, kumpulan peraturan, serta beberapa surat kabar/majalah secara elektronik (e-paper).

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Badan Kebijakan Fiskal - Powered by SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik