Perum Bulog didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003. Merujuk pada PP tersebut, sifat usaha, maksud, dan tujuan pendirian Perum Bulog dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Perum Bulog adalah BUMN yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok, (b) Sifat usaha Perum Bulog adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perum, (c) Maksud pendirian Perum Bulog untuk ...

Latar Belakang Masalah Dewasa ini kebutuhan dunia akan infrastruktur terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang, GDP dunia diperkirakan akan tumbuh kuat dan mungkin bisa mencapai dua kali lipat selama periode tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah Asia/Pasifik, Cina dan India1. PDB per kapita di negara-negara berpendapatan tinggi diperkirakan akan terus meningkat, bahkan lebih tinggi dari PDB rata-rata per kapita negara...

REKOMENDASI Berdasarkan dari hasil kajian ini, rekomendasi tentang evaluasi pelaksanaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan sebagai berikut: Pertama, mengingat pengukuran kapal penangkap ikan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Untuk dimasa mendatang hendaknya kewenangan pengukuran kapal perikanan tangkap dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ...

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan ...

Kajian Road Map Implementasi Teknik Silin pada hutan alam  produksi  Indonesia  merupakan kajian yang berisikan peta jalan dan arahan (direction) bagi usaha pengembangan hutan alam  produksi  yang  bersifat  strategis,  berskala besar,  dan  memiliki jangka waktu yang panjang. Di dalam kajian ini disusun jalur-jalur (paths) pengembangan yang apabila diikuti akan membawa pelaku (stake holder) di industri hutan alam produksi mencapai tujuan ...

Perkembangan penerimaan negara dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Namun demikian, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami laju peningkatan yang jauh berbeda. Dalam periode 2006-2012, penerimaan perpajakan meningkat sebesar 107 persen sedangkan PNBP hanya meningkat sebesar 22 persen. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan umum  dan batubara masih lebih kecil dari pada potensi yang sebenarnya...

Latar Belakang dan Tujuan Kajian Permasalahan utama yang dihadapi sektor manufaktur adalah belum berkembangnya produk-produk dalam kategori intermediate goods, sehingga Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai bentuk insentif fiskal untuk pengembangan intermediate goods, namun pemanfaatannya belum optimal. Kajian ini dimaksudkan untuk (i) mengidentifikasi permasalahan di bidang manufaktur; (ii) mengidentifikasi ...

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakanmenjadi UU Nomor 33 Tahun 2004)menandai era baru otonomi di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan yang signifikan dalam hubungan pemerintah Pusat dan Daerah, sepertimeningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah atas berbagai pelayanan ...

Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dalam periode 2007 s.d. 2013, pertumbuhan penerimaan perpajakan rata-rata mencapai 15.3 persen, sedangkan pertumbuhan alamiahnya rata-rata mencapai 12,17 persen. Artinya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan alamiahnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tidak hanya didukung oleh faktor-...

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban ...