UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakanmenjadi UU Nomor 33 Tahun 2004)menandai era baru otonomi di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan yang signifikan dalam hubungan pemerintah Pusat dan Daerah, sepertimeningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah atas berbagai pelayanan ...

Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dalam periode 2007 s.d. 2013, pertumbuhan penerimaan perpajakan rata-rata mencapai 15.3 persen, sedangkan pertumbuhan alamiahnya rata-rata mencapai 12,17 persen. Artinya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan alamiahnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tidak hanya didukung oleh faktor-...

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban ...

Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2025 yaitu menjadi negara maju pada tahun 2025. Namun Pemerintah juga sepenuhnya menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi suatu tantangan dalam mewujudkan visi dimaksud. Para pakar dibidang SDM menyatakan bahwa kualitas SDM secara dominan ditentukan oleh kemudahan akses pada pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Bahkan UNDP (United Nations Development Programme) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia yang dua ...

Peran perpajakan sangat penting bagi APBN. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauhmana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi maupun kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Secara sektoral, perlu juga diketahui sektor-sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan secara optimal (leading ...

Produksi minyak Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan selama dekade terakhir sehingga produksi rata-rata per hari mencapai sekitar 861 ribu barel pada tahun 2012, atau mengalami penurunan sebesar 44% sejak tahun 2000. Penurunan ini disebabkan karena sumur-sumur yang telah berproduksi sudah mature dengan usia diatas 15 tahun. Dalam kondisi yang demikian, produksi sudah mulai menurun dan usaha yang dapat dilakukan adalah membuat penurunan tidak tajam melalui, misalnya, secondary ...

Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan kasus yang menimpa Google di Inggris, Starbucks Inggris, Amazon Inggris, dan lain-lain. Starbucks Inggris misalnya, pada tahun 2011 sama sekali tidak membayar pajak korporasi padahal berhasil mencetak penjualan sebesar £398 juta. Selain itu mereka juga mengaku rugi sejak tahun 2008, dengan jumlah kerugiannya mencapai £112 juta atau sekitar Rp1,7 triliun. Padahal dalam laporan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks ...

Latar Belakang & Urgensi Akuisisi PT Inalum PT Inalum merupakan perusahaan penghasil aluminium hasil kerjasama Pemerintah dan konsorsium dari Jepang yang dirintis sejak 1975. Berdasarkan perjanjian kerjasama, PT Inalum dimiliki oleh konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebesar 58,9% dan Pemerintah sebesar 41,1%. Kerjasama ini akan berakhir pada 31 Oktober 2013 dengan opsi bahwa Pemerintah Indonesia dapat mengambil alih PT Inalum dengan membeli kepemilikan 58,9% NAA. Dengan adanya opsi ...

Kata Pengantar Beban subsidi listrik yang besar dan terus berfluktuasi tiap tahunnya sangat mengganggu kesinambungan  fiskal dalam hal ini terkait besarnya perbedaan antara penganggaran dan realisasi beban subsidi listrik. Selain fluktuasi yang demikian volatile, besaran nilai subsidi juga menjadi concern Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Jumlah subsidi yang terus membengkak memicu berbagai pertanyaan baik mengenai efisiensi dalam tubuh PT PLN, kondisi industri ...

Reformasi jaminan sosial nasional ternyata memakan waktu yang cukup lama. Semenjak diundangkannya UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Nasional (SJSN), pemerintah baru berhasil menyelesaikan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada akhir tahun 2011. Proses yang lama tidak hanya menunjukkan alotnya proses politik yang terjadi, tetapi juga kompleksitas permasalahan yang ada. Saat ini pemerintah sedang bekerja keras menyelesaikan proses transformasi program ...