The crisis in Asia has entered its third year. While neighboring East Asian economies such as the Republic of Korea and Thailand are showing signs of significant economic recovery, the prospects for the Indonesian economy in the short term remain the subject of conjecture and ontroversy, despite the major economic reform undertaken by the government with the help of multilateral agencies such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and Asian Development Bank (ADB...

Krisis ekonomi membawa ekonomi Indonesia pada ekonomi stagflasi (ekonomi riil yang macet dan hiper-inflasi) dan menyebabkan Pemerintah Indonesia terjerat dalam utang yang sangat besar. Utang pemerintah meningkat dengan sangat tajam dari US$ 55,3 miliar sebelum krisis menjadi US$ 134 miliar (83 persen PDB) di awal tahun 2000. Kondisi utang yang parah tersebut disebabkan karena tiga kebijakan utama yang dilakukan pada waktu itu, yaitu BLBI, Kebijakan Penjaminan Bank, dan Kebijakan Rekapitulasi ...

Dilihat dari penjualan dan aktiva perusahaan, kinerja BUMN bidang asuransi dalam periode 1997-2001 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Namun apabila dilihat dari sisi ROA dan ROE kinerja asuransi pemerintah menunjukkan adanya penurunan. Penurunan ROA ini disamping disebabkan adanya peningkatan asset (sebagai dampak meningkatnya utang perusahaan), tingkat perolehan keuntungan bersih juga menurun drastis. Sementara itu ROE juga mengalami penurunan, namun tidak sedrastis ROA...

Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sementara sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Sementara proses privatisasi itu sendiri berjalan tersendat, yang berakibat, antara lain, tidak dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN 2001...

Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal perlu digaris bawahi bahwa UU tersebut tidak mengatur mengenai pembagian tugas penyediaan barang publik dan pelayanan masyarakat (khususnya, dibidang pendidikan dan kesehatan), sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang dialokasikan ke daerah oleh pemerintah pusat...

berada pada peluang yang cukup besar, tetapi dibatasi juga oleh kendala-kendala yang tidak kecil. Keterbatasan dana pembangunan berhadapan dengan kebutuhan yang besar ternyata telah menimbulkan fiscal gap yang besar pula. Mengandalkan PAD dan DAU ternyata sangat terbatas, di sisi lain menekan PAD bias berdampak buruk jangka panjang. Oleh karena itu, ada pemikiran apakah utang bisa membantu pemda keluar dari kesulitan anggaran...

Kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia semakin menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah. Privatisasi dipandang sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dalam tujuan diantas, melainkan untuk menutup ...

Kebijakan pemerintah memperluas obyek PPN atas barang hasil pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 secara positif telah meningkatkan penerimaan PPN sektor pertanian. Hal tersebut telihat dari kenaikan yang terjadi pada penerimaan PPN sektor pertanian tahun pajak 2001 sebesar 70,63% jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan penerimaan PPN sektor pertanian pada tahun 2000 sebesar 20,42...

Selama periode krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun 1997, nilai ekspor non migas Indonesia justru mengalami penurunan sebesar 7,47 persen pada tahun 1998 dan 4,44 persen pada tahun 1999, padahal pada periode yang sama Rupiah terdepresiasi hampir 300 persen terhadap US$. Empat faktor yang disinyalir menjadi penyebab buruknya kinerja ekspor non migas Indonesia adalah kegagalan sistim perbankan menjalankan fungsi intermediasi sehingga tidak mendukung kegiatan eksportir, melemahnya ...

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari pemerintah pusat, dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber untuk memperoleh hutang jangka panjang dari luar negeri dan sumber hutang dalam negeri non pemerintah...