Statistik keuangan pemerintah memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan di bidang fiskal. Statistik keuangan pemerintah disusun berdasarkan angka-angka yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan statistik keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pemerintah dan kebutuhan dananya serta gambaran dari pengaruh transaksi pemerintah tersebut terhadap pendapatan nasional...

Latar belakang dilakukannya survey ini adalah bahwa Badan Analisa Fiskal dalam pelaksanaan tugas fungsinya seringkali BAF menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan ketidaktersediaan data/informasi, baik yang berasal dari unit lain diluar Departemen Keuangan maupun yang berasal dari unit lain di Departemen Keuangan. Padahal kelengkapan data dan informasi merupakan salah satu unsur untuk menghasilkan suatu analisa yang lebih akurat. Salah satu data/informasi yang dibutuhkan ...

Program Padat Karya Sektor Kehutanan (PKSK) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat pedesaan akibat krisis ekonomi dan musim kering. Dalam prakteknya, perencanaan program dan pelaksanaannya dilakukan pada tahun yang bersamaan. Hal ini menyebabkan tidak adanya waktu untuk mempersiapkan secara optimal organisasi yang akan menjadi penyelenggara program dengan semua konsekuensi tugas dan tanggungjawabnya...

Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia. Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu...

Selama ini kebijakan tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan lebih memperhatikan kepentingan penerimaan negara. Selama periode tahun 1997 – 2002 penerimaan cukai hasil tembakau naik hingga 4,7 kali lipat. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan HJE yang ditetapkan pemerintah sehingga angkanya rata-ratanya melonjak dari Rp. 73 per batang menjadi Rp. 331 per batang, yang pada sisi konsumen mengakibatkan berkurangnya konsumsi rokok. Implikasinya, perusahaan menurunkan volume produksi, ...

Departemen Koperasi & PKM mengajukan anggaran untuk program KUT sebesar Rp 10,65,- triliun pada tahun anggaran 1999/2000. Angka tersebut lebih tinggi 20 persen dibandingkan dengan dana tahun anggaran 1998/1999. Jumlah tersebut sulit dipenuhi oleh APBN yang sedang menanggung banyak beban akibat krisis dan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Seperti; restrukturisasi & rekapitalisasi sektor perbankan, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) / pengentasan kemiskinan (poverty reduction), pemenuhan ...

Kesehatan adalah salah satu faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Biaya-biaya yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin mahal, namun anggaran biaya yang dialokasikan selalu kurang mencukupi. Disamping itu faktor-faktor seperti urbanisasi dan meningkatnya jumlah orang miskin perkotaan telah meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, sejumlah pembiayaan kesehatan dialokasikan ...

Akibat dari krisis ekonomi timbul sejumlah pengaruh pada kinerja usaha UKM subsektor industri hasil kehutanan pada bulan Juni 1998, antara lain : (i) terjadi peningkatan biaya produksi sekitar 86 persen di sentra produksi Sukoharjo dan 91 persen di sentra produksi Sidoarjo, yang disebabkan oleh peningkatan upah TK (akibat laju inflasi) dan biaya bahan baku (meningkatnya nilai tukar); (ii) terjadi peningkatan laba kotor di sentra produksi Sidoarjo sekitar 244 persen dan sentra produksi Sukoharjo...

Pengaruh El Nino yang diikuti dengan krisis ekonomi mengakibatkan munculnya persoalan sosial bagi masyarakat di perdesaan dan perkotaan. Disamping mengakibatkan produksi tanaman pangan terganggu, dimasyarakat juga terjadi peningkatan penggangguran baik akibat kekeringan maupun karena krisis ekonomi yang mengakibatkan PHK. Pada akhirnya, muara dari kekeringan dan PHK yang berlangsung tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan (daya beli masyarakat). Untuk mengatasi dampak sosial dari terjadinya ...

Hasil yang didapat pada monitoring dan evaluasi tahap pertama menunjukkan bahwa kinerja atau peran dari masing-masing anggota komite sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program beasiswa dan DBO. Dampak yang timbul apabila peran atau kinerja dari anggota komite tidak memuaskan adalah : (i) tidak maksimalnya dana yang tersalurkan dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, (ii) adanya salah sasaran penerima program yang dikarenakan data yang digunakan ...